Sinkronisasi Usulan Prioritas Pembangunan, Pemkot Pontianak Gelar Gabungan Forum Perangkat Daerah Susun RKPD 2020

KalbarOnline, Pontianak – Untuk melakukan sinkronisasi, verifikasi dan penyepakatan terkait usulan-usulan kecamatan yang menjadi prioritas pembangunan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Gabungan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (25/2/2020).

“Dalam forum ini akan didengarkan dan dirembukkan usulan-usulan dan keinginan dari masyarakat melalui hasil musrenbang tingkat kecamatan beberapa waktu lalu,” ujarnya.

IKLANSUMPAHPEMUDA

Dalam forum ini, lanjutnya, instansi terkait dan stakeholder menyamakan persepsi. Persoalan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, persoalan pertumbuhan ekonomi, kemacetan, genangan dan kemiskinan juga menjadi prioritas.

Baca Juga :  Konsolidasi Relawan MIDJINORSAN, Bang Midji Ajak Relawan Ciptakan Pilkada Damai dan Santun

“Pasalnya persoalan Kota Pontianak sangat luas dan kompleks,” katanya.

Hal itu bisa disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang saat ini dihadapi diantaranya ekonomi dunia dan wabah virus corona yang menyebabkan lesunya perekonomian dunia. Kemudian arus urbanisasi juga menjadi salah satu faktor. Diakuinya, urbanisasi tidak bisa dibendung.

“Kita tidak bisa melarang orang masuk ke Kota Pontianak,” ungkapnya.

Kemacetan yang terjadi di Kota Pontianak menurutnya tidak bisa dilihat secara parsial. Sebab Pontianak menjadi tempat perlintasan kendaraan dari wilayah sekitar maupun luar kota.

Baca Juga :  Jaga Inflasi Stay di Angka 0,5 Persen, Sutarmidji Pimpin Langsung High Level Meeting TPID Kalbar

“Kita berharap outer ring road, duplikasi Jembatan Kapuas I dipercepat karena ini merupakan ranah provinsi dan pusat,” tuturnya.

Edi menambahkan, dalam melaksanakan pembangunan hendaknya ada suatu percepatan, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

“Rencana pembangunan yang disusun merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” pungkasnya. (jim/humpro)

Comment