KalbarOnline.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menetapkan Kabupaten Kulonprogro sebagai kawasan siaga bencana. Hal ini sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kulonprogo.
“Dipilihnya Kulonprogo sebagai daerah kawasan siaga bencana, karena memang rawan bencana. Kementerian Sosial mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia, termasuk Kulonprogro,” kata Juliari dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Juliari menjelaskan, pengembangan kawasan siaga bencana ini merupakan bentuk gotong royong. Karena jika hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya penanganan bencana tidak akan maksimal.
“Berapa jumlah personil pemerintah tentu masih kurang,” ujar Juliari.
Ia berujar, pada tahap awal kawasan siaga bencana dikembangkan di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran), Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap), Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).
“Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tinggi dan berada pada jalur Megathrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana, namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana,” ujar Juliari.
Juliari menyebut, pengembangan kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya Megathrust. Karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami.
“Kita akan terus kembangkan KSB dari kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk daerah yang ancaman bencananya besar. Untuk kampung siaga bencana saat ini sudah ada 741,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, lanjut Juliar, pihaknya juga turut memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan propinsi Jogjakarta sebesar Rp1.601.808.000 yang terdiri dari bantuan logistik untuk empat lumbung sosial KSB sebesar Rp 160.059.350 dengan total Rp 640.237.400.
“Bantuan truk serbaguna satu unit senilai Rp 445.012.500, bantuan motor dapur umum satu unit senilai Rp 55.608.300. Sedangkan bantuan logistik untuk provinsi Jogjakarta senilai Rp 460.949.800,” pungkasnya.
Comment