KalbarOnline.com – Presidium KAMI Din Syamsuddin menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Din meminta Jokowi, agar rakyat tidak membuat kegaduhan seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.
“Pada hemat kami, hitam-putih atau baik-buruknya seperti gaduh tidak gaduhnya kehidupan sesuatu bangsa sangat tergantung kepada pemimpin bangsa itu sendiri. Pemimpin, sebagai pemangku amanat, adalah yang paling bertanggung jawab atas kepemimpinannya,” kata Din dalam keterangannya, Selasa (6/10).
Menurut Din, kecenderungan Pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan RUU yang kemudian menjadi UU seperti UU Minerba dan kini Omnibus Law atau UU Cipta Kerja sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar. Din menyesalkan, Pemerintah tidak menyadari, bahkan terkesan mendukung DPR untuk segera mengesahkannya tanpa membuka ruang bagi aspriasi rakyat.
“Kami juga menyaksikan arogansi kekuasaan untuk mempertahankan RUU Haluan Ideologi Pancasila walaupun sudah digugat oleh organisasi masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan banyak lagi. Karena dinilai merendahkan Pancasila, namun masih termaktub dalam program legislasi nasional. “Kami tidak dapat memahami apakah Pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketidak gaduhan atau sebaliknya, justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri,” sesal Din.
Selain itu, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pun menyesalkan sikap Pemerintah yang tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di tengah mewabahnya Covid-19. Padahal, organisasi masyarakat seperti PBNU, Muhammadiyah, MUI dan organiasi masyarakat lainnya juga meminta untuk ditunda.
“Pemerintah seperti abai terhadap Pilkada yang potensial menciptakan klaster baru persebaran wabah dan sepertinya menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat. Serta merasa berkuasa untuk memenangkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat banyak,” sesal Din.
Oleh karena itu, Din meminta Jokowi untuk bersikap bijak pada periode kedua kepemimpinannya. Menurutnya, jika maayarakat gaduh, karena ulah Pemerintah sendiri. “Jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak itu, maka bukanlah rakyat yang salah dan dapat dipersalahkan, tapi Pemerintah yang sesungguhnya penyebab kegaduhan itu,” tegas Din. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment