Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 10 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai banyak persoalan kebangsaan yang belakangan ini muncul karena kebuntuan komunikasi dan tidak ada saluran. Yang terbaru adalah kericuhan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Saya akan menyampaikan kepada Pimpinan MPR untuk menginisiasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa,” kata Gus Jazil.
Gus Jazil mengatakan, aksi demo menolak Omnibus Law berujung kericuhan dan perusakan fasilitas umum pada Kamis (8/10) lalu merupakan bentuk kebuntuan tersebut. “Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi. Saat ini orang sedang marah karena UU tersebut. Jangan kemarahan dilawan dengan kemarahan. Karena itu perlu penyaluran melalui jalur dialog,” katanya.
Ia menyebutkan, MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa. “MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini,” tegas politikus PKB ini.
Dalam mengurai kebuntuan ini, semua elemen bangsa harus dilibatkan mulai dari pihak Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa. “Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.
Untuk meredam kemarahan publik, Gus Jazil menegaskan bahwa hal ini tidak bisa lagi dengan pendekatan show of force. “Yang diperlukan sekarang ini adalah tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi. Dialog itu bisa dilakukan dimana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya,” tegasnya.
Gus Jazil mencontohkan dialog seperti itu pernah dilakukan Joko Widodo ketika masih menjadi Walikota Solo. Joko Widodo seringkali mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan. Semua elemen masyarakat mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik sering diajak berdialog mencari solusi setiap persoalan. “Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Yaitu, musyawarah bersama,” pungkasnya.
KalbarOnline.com – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai banyak persoalan kebangsaan yang belakangan ini muncul karena kebuntuan komunikasi dan tidak ada saluran. Yang terbaru adalah kericuhan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Saya akan menyampaikan kepada Pimpinan MPR untuk menginisiasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa,” kata Gus Jazil.
Gus Jazil mengatakan, aksi demo menolak Omnibus Law berujung kericuhan dan perusakan fasilitas umum pada Kamis (8/10) lalu merupakan bentuk kebuntuan tersebut. “Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi. Saat ini orang sedang marah karena UU tersebut. Jangan kemarahan dilawan dengan kemarahan. Karena itu perlu penyaluran melalui jalur dialog,” katanya.
Ia menyebutkan, MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa. “MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini,” tegas politikus PKB ini.
Dalam mengurai kebuntuan ini, semua elemen bangsa harus dilibatkan mulai dari pihak Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa. “Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.
Untuk meredam kemarahan publik, Gus Jazil menegaskan bahwa hal ini tidak bisa lagi dengan pendekatan show of force. “Yang diperlukan sekarang ini adalah tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi. Dialog itu bisa dilakukan dimana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya,” tegasnya.
Gus Jazil mencontohkan dialog seperti itu pernah dilakukan Joko Widodo ketika masih menjadi Walikota Solo. Joko Widodo seringkali mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan. Semua elemen masyarakat mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik sering diajak berdialog mencari solusi setiap persoalan. “Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Yaitu, musyawarah bersama,” pungkasnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini