KalbarOnline.com – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai banyak persoalan kebangsaan yang belakangan ini muncul karena kebuntuan komunikasi dan tidak ada saluran. Yang terbaru adalah kericuhan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Saya akan menyampaikan kepada Pimpinan MPR untuk menginisiasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa,” kata Gus Jazil.
Gus Jazil mengatakan, aksi demo menolak Omnibus Law berujung kericuhan dan perusakan fasilitas umum pada Kamis (8/10) lalu merupakan bentuk kebuntuan tersebut. “Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi. Saat ini orang sedang marah karena UU tersebut. Jangan kemarahan dilawan dengan kemarahan. Karena itu perlu penyaluran melalui jalur dialog,” katanya.
Ia menyebutkan, MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa. “MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini,” tegas politikus PKB ini.
Dalam mengurai kebuntuan ini, semua elemen bangsa harus dilibatkan mulai dari pihak Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa. “Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.
Untuk meredam kemarahan publik, Gus Jazil menegaskan bahwa hal ini tidak bisa lagi dengan pendekatan show of force. “Yang diperlukan sekarang ini adalah tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi. Dialog itu bisa dilakukan dimana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya,” tegasnya.
Gus Jazil mencontohkan dialog seperti itu pernah dilakukan Joko Widodo ketika masih menjadi Walikota Solo. Joko Widodo seringkali mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan. Semua elemen masyarakat mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik sering diajak berdialog mencari solusi setiap persoalan. “Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Yaitu, musyawarah bersama,” pungkasnya.
Comment