Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 27 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com − Muhyiddin Yassin berada dalam tekanan. Banyak pihak yang memintanya mundur dari jabatan sebagai perdana menteri (PM) Malaysia. Itu terjadi setelah Minggu (25/10) Raja Malaysia Sultan Abdullah menolak permintaannya untuk menerapkan status darurat terkait penanganan pandemi Covid-19.
Para kritikus, koalisi, dan oposisi menilai bahwa permintaan Muhyiddin kepada raja hanyalah dalih untuk menghindari tantangan terhadap kepemimpinannya yang goyah. Jika status darurat diterapkan, otomatis kegiatan di parlemen dihentikan sementara. Muhyiddin bisa menerapkan aturan apa pun tanpa perlu persetujuan dari parlemen.
”Syukurlah, raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menarik negara dalam situasi yang lebih kritis lagi. Kesejahteraan rakyat lebih penting, Muhyiddin harus mundur,” bunyi unggahan Ahmad Puad Zarkashi, anggota parlemen dari United Malays National Organisation (UMNO). UMNO adalah anggota terbesar koalisi pemerintah yang tergabung dalam Perikatan Nasional (PN).
Sebelum memberikan keputusannya, raja mengadakan rapat terlebih dahulu dengan delapan pemimpin kerajaan lainnya. Di negeri jiran ada sembilan kerajaan yang pemimpinnya menjabat raja Malaysia secara bergiliran setiap lima tahun sekali. Dari hasil pertemuan itu, para petinggi kerajaan memandang bahwa untuk situasi saat ini, raja tidak perlu sampai mendeklarasikan status darurat di sebagian wilayah ataupun di seluruh Malaysia.
Kasus Covid-19 di Malaysia memang mengalami kenaikan. Kemarin kasus hariannya mencapai 1.240. Itu adalah yang tertinggi sejak pandemi melanda. Total kasusnya mencapai 27.805.
Menanggapi hal tersebut, Senin (26/10) Muhyiddin menggelar rapat kabinet terbatas dengan para petinggi pemerintahan. Mereka membahas poin-poin utama yang disampaikan raja kepada Muhyiddin. Belum diungkap apa saja pembahasannya meski rapat itu selesai sebelum tengah hari.
Kepala Kongres India Malaysia S.A. Vigneswaran mengungkapkan bahwa pengunduran diri Muhyiddin tidak dibahas dalam rapat. Beberapa petinggi UMNO hadir dalam rapat itu, tapi sebagian lagi tidak. Salah seorang yang tidak hadir adalah Presiden UMNO Zahid Hamidi yang mengaku sedang sakit.
UMNO dan koalisi Barisan Nasional (BN) mengadakan rapat sendiri siang harinya. Sumber internal menyatakan bahwa mereka tengah membahas apakah akan terus mendukung atau menarik diri dari koalisi PN.
Posisi Muhyiddin saat ini memang goyah. Koalisinya rawan terbelah. UMNO jelas-jelas ingin merapatkan barisan dan menguasai pemerintahan. Sementara itu, Anwar Ibrahim mengklaim bahwa dirinya mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Jika hal itu benar, Muhyiddin bakal sulit mempertahankan kursinya.
Analis politik dari Singapore Institute of International Affairs Oh Ei Sun mengungkapkan bahwa petinggi kerajaan mempertimbangkan ketidakpuasan rakyat yang memuncak saat menolak permintaan Muhyiddin. Penduduk Malaysia bahkan berterima kasih dan memuji raja atas penolakannya. ”Penolakan tersebut jelas mengganggu langkah politik Muhyiddin,” tegas Oh Ei Sun seperti dikutip Agence France-Presse.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com − Muhyiddin Yassin berada dalam tekanan. Banyak pihak yang memintanya mundur dari jabatan sebagai perdana menteri (PM) Malaysia. Itu terjadi setelah Minggu (25/10) Raja Malaysia Sultan Abdullah menolak permintaannya untuk menerapkan status darurat terkait penanganan pandemi Covid-19.
Para kritikus, koalisi, dan oposisi menilai bahwa permintaan Muhyiddin kepada raja hanyalah dalih untuk menghindari tantangan terhadap kepemimpinannya yang goyah. Jika status darurat diterapkan, otomatis kegiatan di parlemen dihentikan sementara. Muhyiddin bisa menerapkan aturan apa pun tanpa perlu persetujuan dari parlemen.
”Syukurlah, raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menarik negara dalam situasi yang lebih kritis lagi. Kesejahteraan rakyat lebih penting, Muhyiddin harus mundur,” bunyi unggahan Ahmad Puad Zarkashi, anggota parlemen dari United Malays National Organisation (UMNO). UMNO adalah anggota terbesar koalisi pemerintah yang tergabung dalam Perikatan Nasional (PN).
Sebelum memberikan keputusannya, raja mengadakan rapat terlebih dahulu dengan delapan pemimpin kerajaan lainnya. Di negeri jiran ada sembilan kerajaan yang pemimpinnya menjabat raja Malaysia secara bergiliran setiap lima tahun sekali. Dari hasil pertemuan itu, para petinggi kerajaan memandang bahwa untuk situasi saat ini, raja tidak perlu sampai mendeklarasikan status darurat di sebagian wilayah ataupun di seluruh Malaysia.
Kasus Covid-19 di Malaysia memang mengalami kenaikan. Kemarin kasus hariannya mencapai 1.240. Itu adalah yang tertinggi sejak pandemi melanda. Total kasusnya mencapai 27.805.
Menanggapi hal tersebut, Senin (26/10) Muhyiddin menggelar rapat kabinet terbatas dengan para petinggi pemerintahan. Mereka membahas poin-poin utama yang disampaikan raja kepada Muhyiddin. Belum diungkap apa saja pembahasannya meski rapat itu selesai sebelum tengah hari.
Kepala Kongres India Malaysia S.A. Vigneswaran mengungkapkan bahwa pengunduran diri Muhyiddin tidak dibahas dalam rapat. Beberapa petinggi UMNO hadir dalam rapat itu, tapi sebagian lagi tidak. Salah seorang yang tidak hadir adalah Presiden UMNO Zahid Hamidi yang mengaku sedang sakit.
UMNO dan koalisi Barisan Nasional (BN) mengadakan rapat sendiri siang harinya. Sumber internal menyatakan bahwa mereka tengah membahas apakah akan terus mendukung atau menarik diri dari koalisi PN.
Posisi Muhyiddin saat ini memang goyah. Koalisinya rawan terbelah. UMNO jelas-jelas ingin merapatkan barisan dan menguasai pemerintahan. Sementara itu, Anwar Ibrahim mengklaim bahwa dirinya mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Jika hal itu benar, Muhyiddin bakal sulit mempertahankan kursinya.
Analis politik dari Singapore Institute of International Affairs Oh Ei Sun mengungkapkan bahwa petinggi kerajaan mempertimbangkan ketidakpuasan rakyat yang memuncak saat menolak permintaan Muhyiddin. Penduduk Malaysia bahkan berterima kasih dan memuji raja atas penolakannya. ”Penolakan tersebut jelas mengganggu langkah politik Muhyiddin,” tegas Oh Ei Sun seperti dikutip Agence France-Presse.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini