Home Karantina Terbatas RT/RW Singgung Ketidakdisiplinan Masyarakat
Nasional    

Karantina Terbatas RT/RW Singgung Ketidakdisiplinan Masyarakat

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Kamis, 28 Januari 2021
Karantina Terbatas RT/RW Singgung Ketidakdisiplinan Masyarakat
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KalbarOnline.com – Rencana pemerintah untuk melakukan karantina wilayah terbatas tingkat RT/RW bisa dilihat sebagai langkah penekanan dan peringatan bagi masyarakat yang tidak disiplin. Sebab harus diakui, ada beberapa masyarakat yang masih enggan melakukan isolasi mandiri meski terpapar Covid-19.

“Ini kan mungkin secara tidak langsung menginfokan kepada masyarakat kita, mungkin ada beberapa orang yang tidak patuh pada isolasi mandiri. Jadi kalau mereka tidak patuh maka konsekuensinya adalah melakukan karantina wilayah, itu mungkin sedikit pesan kecil,” jelas Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani kepada KalbarOnline.com, Kamis (28/1).

Namun, ini dinilai tepat jika melihat urgensi kasus Covid-19 di Indonesia yang telah lebih dari 1 juta jiwa positif virus. Apabila tidak ada intervensi pemerintah untuk menekan pergerakan masyarakat, maka kasus ini akan terus tumbuh di atas 10 ribu.

Baca Juga: Epidemiolog Nilai Karantina Terbatas RT/RW Mirip Program Sebelumnya

Intervensi pada level paling rendah, yaitu RT/RW merupakan langkah drastis. Terlebih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terlihat tidak efektif. Bahkan kata dia, tidak ada bedanya antara ada dan tidak adanya PPKM.

“Karena kita tahu PPKM sendiri secara aturan itu fleksibel. Impelementasinya kelihatan abstrak, antara PPKM dan tidak itu nggak ada bedanya di lapangan. Jangan berharap dengan PPKM yang kebijakannya cukup fleksibel, harusnya kan bisa menekan laju pergerakan masyarakat,” tegas dia.

Kendati dianggap bisa menekan angka Covid-19, karantina wilayah tersebut harus dijalankan berdasarkan hasil identifikasi pada warga. “Saya rasa dengan adanya kebijakan tadi itu bisa memonitor, warganya seperti apa kondisinya, jadi tidak langsung melakukan karantina wilayah,” jelasnya.

Dalam pengawasannya, dia meminta pemerintah daerah (pemda) harus ikut turun tangan demi terlaksananya kebijakan tersebut. Sebab, meskipun pernah ada program serupa seperti Desa Tangguh dan Kampung Tangguh, pelaksanannya tidak berjalan dengan benar.

“Pemda turun ke bawah pada level RT/RW, karena saya merasa RT/RW ini nggak jalan, paling tidak kan bisa disebar lewat WA Group, ini sangat kurang. Mungkin yang bisa kita ambil dari kebijakan yang akan dikeluarkan terkait karantina wilayah tingkat RT/RW barangkali menjadi masukan juga bahwa harusnya mereka (RT/RW) mengetahui kondisi warganya seperti apa,” tutup Laura.

Saksikan video menarik berikut ini:

  • Tags:
  • Bagikan:
Mahfud: MA Korting Hukuman Koruptor, Pengaruhi Anjloknya IPK Indonesia
Artikel Selanjutnya
Mahfud: MA Korting Hukuman Koruptor, Pengaruhi Anjloknya IPK Indonesia
Kamis, 28 Januari 2021
Artikel Sebelumnya
Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK: Pemberian Amplop Dianggap Biasa
Kamis, 28 Januari 2021
Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK: Pemberian Amplop Dianggap Biasa

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...