Ketua DPD RI Sebut Sikap Gubernur Sutarmidji ke Perusahaan Sawit Wajar

Ketua DPD RI Sebut Sikap Gubernur Sutarmidji ke Perusahaan Sawit Wajar

KalbarOnline.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut menanggapi sikap Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji terhadap perusahaan sawit di Kalbar. LaNyalla menilai sikap Gubernur sangat wajar. Bagi LaNyalla, seorang kepala daerah memang harus berpihak pada kepentingan rakyat.

IKLANSUMPAHPEMUDA

“Sikap yang diperlihatkan Gubernur Kalimantan Barat sangat wajar. Karena, sikap itu adalah bentuk kekecewaan beliau terhadap situasi bencana banjir di daerahnya, termasuk kepada para wakil dari perusahaan kelapa sawit,” kata LaNyalla, Rabu (10/11/2021).

Menurut LaNyalla, pihak perusahaan kelapa sawit pun seharusnya mengerti kondisi daerah tempat mereka berusaha.

“Harus ada kepedulian, khususnya pada masyarakat. Pihak perusahaan sudah seharusnya sensitif dengan kondisi yang ada di daerah. Jangan hanya terkesan mencari untung, tetapi tidak mau membantu sekitar,” katanya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, perusahaan harus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.

“Ada hal-hal di mana perusahaan dan pemerintah daerah bersinergi. Khususnya untuk membantu masyarakat. Kepedulian ini harus dibentuk,” katanya.

Baca Juga: Tak Peka Banjir, Sutarmidji Sebut Perusahaan Sawit Kurang Ajar

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyebut pengusaha perkebunan sawit yang beroperasi di daerah yang dipimpinnya itu kurang ajar.

Bukan tanpa alasan, hal itu diutarakan Midji lantaran para pengusaha sawit dinilai tak peka terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di hulu Kalbar.

Di mana diketahui pada Senin kemarin, Midji mengumpulkan asosiasi perkebunan sawit dalam rangka menagih kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dalam pertemuan itu menurut Midji, pihak pengusaha terlalu banyak alasan. Sehingga pertemuan itu pun tak menghasilkan keputusan apapun.

“Kemarin kita kumpulkan asosiasi perkebunan sawit, alasan mereka terlalu banyak. Bilang saja tidak mau banjir. Akhirnya saya usir mereka, jadi di pertemuan itu tidak ada keputusan, jadi saya usir dari Kantor Gubernur,” katanya, Selasa, 9 November 2021.

“Ada 20 pengusaha sawit. Itu pada kurang ajar semua itu yang seperti itu. Padahal mereka itu (pengusaha sawit) bagian yang membuat dampak sekarang (banjir). Jangan mereka seenaknya saja sekarang,” kata Midji.

Salah satu alasan pihak perusahaan yang makin membuat Midji dongkol yakni pihak perusahaan merasa lahan perkebunannya bukan di daerah yang terdampak banjir. Sehingga hal ini semakin memperkuat pernyataan Midji selama ini tentang perusahaan sawit yang menurutnya hanya ingin cari untung di Kalbar.

“Betul memang, tapi kan yang namanya ekosistem itu satu kesatuan. Bukan terpisah. Itu otak mereka itu cuma mau cari kaya di Kalbar. Tapi tak mau peduli tentang Kalbar,” katanya.

Yang lebih parahnya lagi, kata Midji, pihak perusahaan hanya mengutus anak buah yang hanya pandai bicara dan tak bisa mengambil keputusan.

“Yang datang itu cuma centeng-centeng saja tuh. Orang-orang yang cuma disuruh ngomong saja tapi tak bisa ambil keputusan. Mereka kira Pemerintah Daerah ini bisa dibuatnya main-main. Saya usir semua. Percayalah, selama yang nama Sutarmidji jadi Gubernur, tidak akan mau berhubungan lagi sama perusahaan sawit,” katanya dengan nada meledak-ledak.

Midji pun memastikan tak akan ambil pusing dengan permasalahan sawit. Justru Midji akan mengusulkan lahan konsesi sawit yang tak melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk dicabut.

“Saya tak peduli. Mau mereka diprotes masyarakat terserah saja. Saya justru lahan-lahan konsesi mereka yang tidak mereka tanam, mau saya usulkan untuk dicabut,” katanya.

“Pajak Air Permukaan (PAP) mereka harus bayar. Saya mau audit Pajak Air Permukaan puluhan tahun yang lalu, dan mereka harus bayar,” katanya.

Termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB kendaraan perusahaan sawit yang menurutnya tak membayar pajak. Pihaknya pun akan melakukan razia besar-besaran terhadap kendaraan truk bermuatan sawit.

“Coba saja nanti, mau saya razia semua tuh di tengah jalan. Percaya omongan saya, mau sawitnya ada di muatan truk, saya suruh turunkan. merusak jalan saja. Yang paling banyak merusak jalan itu kan perkebunan sawit. Tapi mereka begitu masyarakat butuh, mereka tidak berbuat,” katanya.

Midji pun tak peduli dengan upaya apapun yang dilakukan pihak perusahaan sawit untuk membantu Pemda menangani bencana. Di mana Midji mengaku, setelah dirinya marah-marah, pihak perusahaan sawit baru berencana mengumpulkan bantuan banjir.

“Sekarang katanya sudah kumpulkan bantuan, terserahlah mau kumpulkan apapun, kita tak peduli. Memangnya tidak ada perusahaan sawit, kita tidak bisa urus masyarakat. Lihat saja nanti apa yang saya buat, nangis mereka pasti, percayalah omongan saya. Saya doakan kebun mereka busuk semua,” katanya.

Seperti diketahui, banjir yang melanda sejumlah daerah di hulu Kalimantan Barat tak kunjung surut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir terjadi lebih dari dua pekan atau sejak Kamis pagi, 21 Oktober 2021. Sejauh ini tercatat tiga warga dilaporkan meninggal dunia akibat banjir, dua di Kabupaten Sintang, satu antaranya di Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan data yang didapat, sampai saat ini terdapat lebih dari 50 ribu kepala keluarga atau sekitar 180 ribu jiwa yang terdampak banjir dan diprediksi akan bertambah.

Kondisi banjir yang semula hanya melanda lima dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar, kini semakin meluas dan bertambah satu kabupaten lain yang terdampak di antaranya Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kabupaten Ketapang.

Melawi yang awalnya terdampak cukup parah, kini dikabarkan sudah sedikit surut, namun justru menyebabkan banjir kiriman ke Sintang. Di Kabupaten Sintang sendiri dikabarkan telah melanda 12 kecamatan, sehingga menyebabkan akses terputus.

Comment