Midji Sarankan Lima Daerah Hulu Kalbar Segera Buat Database Banjir
Perbaiki manajemen penanganan bencana
KalbarOnline, Melawi – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyarankan Pemerintah Daerah tingkat II yang daerahnya terdampak banjir segera membuat database banjir yang bisa diakses melalui aplikasi dan terintegrasi. Hal itu disampaikannya di hari ketiga rangkaian ‘Gubernur Ngantor’ di daerah hulu yang terdampak banjir, Selasa, 23 November 2021.
Aplikasi tersebut nantinya dapat memantau potensi-potensi banjir, termasuk warga yang terdampak berdasarkan nama dan alamat. Sehingga manajemen penanganan bencana benar-benar terukur dan tak serampangan.
“Jadi kalau banjir melanda suatu kecamatan sudah setinggi satu meter dan seterusnya, sudah terdata dalam database itu berapa KK yang terdampak. Kalau banjirnya dua meter sudah terdata juga siapa-siapa yang terdampak, rumahnya yang mana saja, orangnya siapa, berapa jumlahnya. Termasuk tempat mengungsinya dimana, apa-apa saja yang dibutuhkan, dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, tak memakan biaya besar untuk membuat database tersebut. Masing-masing Kepala Daerah tinggal koordinasi mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat paling bawah.
“Itu tidak mahal buat databasenya. Cukup kerahkan Kepala Desa, data semua masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir atau bantaran sungai,” katanya.
Menurut dia, banjir yang terjadi saat ini harusnya dijadikan patokan, sebab termasuk banjir yang paling tinggi terjadi.
“Jadikan patokan. Siapa-siapa yang kemarin terdampak, didata, masukan ke database banjir itu. Kalau bisa, semuanya terintegrasi di database itu. Tidak mahal itu,” katanya.
Menurutnya, jika manajemen penanganan bencana tersebut sudah disusun dengan baik, maka akan memudahkan Pemda setempat dalam hal penanganan.
“Sehingga Pemda tidak akan panik menanganinya. Kalau terjadi banjir lagi, Pemda tinggal menangani masalah kebutuhan masyarakat dan sebagainya, tinggal dijaga kebutuhan pangannya, supaya bisa terdistribusi dengan lancar,” katanya.
Yang terpenting menurut Midji adalah memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
“Sehingga jelas, pemerintah pusat buat apa, provinsi buat apa, kabupaten buat apa,” katanya.
Menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penghijauan dalam rangka perbaikan tangkapan daerah hujan. Selain pemerintah, perusahaan perkebunan sawit dan pertambang juga harus melakukan pembibitan sesuai yang disampaikan Presiden.
“Beliau akan paksa. Saya setuju itu. Jadi langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden itu yang betul,” katanya.
Penghijauan juga harus dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sebab menurutnya, dalam indikator desa mandiri terdapat indeks ketahanan lingkungan.
“Nah, desa harus kerjakan itu. Lakukan penghijauan. Jangan nanti disuruh baru dilakukan. Harus lakukan sekarang,” katanya.
Diketahui saat ini banjir yang melanda lima kabupaten di daerah hulu Kalbar mulai berangsur-angsur surut. Di Kabupaten Sintang, masih terdapat lima dari 12 kecamatan yang sebelumnya terendam banjir.
Comment