KalbarOnline.com – Tahun 2021 sebentar lagi akan berakhir. Bagaimana kondisi perekonomian dan penanganan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
Gubernur Kalimantan Barat, yang dikenal dengan sapaan Bang Midji, mempunyai visi pembangunan daerah, ‘Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan’, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Untuk mewujudkan visi tersebut tentulah pemerintah daerah sudah menyiapkan strategi dan indikator pengukurannya. Mari kita lihat bagaimana capaian pemerintah daerah selama Tahun 2021 ini.
Dari sisi perekonomian, pemerintah menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkat menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi (Y to Y) tahun 2021 di triwulan I sebesar -0,10 persen, triwulan II sebesar 10,81 persen, dan triwulan III sebesar 4,60 persen.
Secara keseluruhan, kondisi perekonomian masih dibayangi pandemi COVID-19. Pada triwulan II-2021 pertumbuhan ekonomi melejit. Adanya kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat dan program vaksinasi yang gencar mampu mendorong perekonomian dibandingkan kondisi triwulan II-2020, dimana pemerintah memberlakukan PSBB ketat sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terbatas.
Selanjutnya pada triwulan III-2021, ekonomi memang tumbuh namun tidak pesat seperti triwulan sebelumnya. Adanya peningkatan kasus positif COVID-19 di berbagai wilayah Kalimantan Barat, pemerintah pun mulai menerapkan kebijakan PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat sampai PPKM Level 1-4.
Hal ini dapat menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi pada periode itu. Dalam RPJMD, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,51 – 5,25 persen. Jadi sampai pada triwulan III, pertumbuhan ekonomi masih mencapai terget tersebut. Mengapa pertumbuhan ekonomi ini penting untuk diperhatikan?
Menurut penelitian oleh Kakwani dan Son (2003), pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan melalui redistribusi pendapatan. Kondisi persentase penduduk miskin per Maret tahun 2021 yang dirilis oleh BPS Kalimantan Barat sebesar 367,89 ribu orang (7,15 persen), menurun 2,82 ribu orang dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 370,71 ribu orang (7,24 persen).
Pengelompokkan penduduk miskin ini menggunakan indikator Garis Kemiskinan (GK). Jika pengeluaran penduduk berada dibawah GK, maka miskinlah ia. Namun demikian, masalah kemiskinan tidak hanya cukup dilihat dari jumlah dan persentasenya saja. Ada indikator lain yang perlu diperhatikan seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan seberapa jauh selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap GK.
Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Kondisi Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,027 menurun dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 1,130. Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2021 sebesar 0,233 menurun dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 0,313.
Jika dilihat secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan sudah cukup baik, adanya penurunan persentase penduduk miskin, gap pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil dan ketimpangan di dalam kelompok penduduk miskin pun berkurang. Dalam RPJMD sendiri, angka kemiskinan tahun 2021 ditargetkan sebesar 7,4 -7,34 persen. Hal ini berarti capaian kemiskinan sudah melebihi target yang ditetapkan.
Berdasarkan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, perlu diapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mencapai target sesuai RPJMD di tahun 2021. Namun demikian, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Evaluasi, perbaikan, dan perencanaan yang matang masih perlu dilakukan untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik.
1 Desember 2021
Penulis:
Athari Maurilla, SST.
Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
Saat ini sedang tugas belajar di Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
Comment