KalbarOnline, Pontianak – Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Barat mencatat ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I-2023 tumbuh 4,65% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy).
Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp 66.350,99 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 37.788,38 miliar.
Sementara itu, ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,59% (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam, yaitu sebesar 13,63%.
“Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,79% (yoy), Kalimantan Barat berada di urutan ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,” ungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Regional Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki, Rabu (05/07/2023).
“Kalimantan Barat memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,72% dari 5,79% atau sebesar 12,43% dari total pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan yang didominasi oleh industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian,” sambungnya.
Secara umum disampaikan, bahwa kinerja APBN regional Kalbar hingga 31 Mei 2023 terjaga dengan baik. Realisasi belanja pemerintah meningkat seiring dengan meningkatkan aktivitas operasional kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi pendapatan regional Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp 4.791,52 miliar atau sebesar 39,66% dari target yang ditetapkan yang mana masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh.
Sedangkan, dari sisi belanja regional Kalbar, realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 pada adalah sebesar Rp 10.660,98 miliar atau 35,09% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 3.591,24 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 7.069,74 miliar.
Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan pada TKDD terdapat turunnya realisasi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Secara umum, beberapa hambatan realisasi belanja triwulan I-2023 di antaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya dikarenakan cuaca dan kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material. Selain itu, beberapa material juga masih menunggu kiriman PT.
“Tantangan pelaksanaan APBN awal tahun juga terdapat pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait persyaratan Kemenperin, yaitu syarat TKDN 25% untuk pengadaan sehingga satker perlu menyesuaikan pengadaan yang akan dilakukan, sedangkan beberapa barang tidak memiliki kualitas sesuai dengan pagu yang dianggarkan,” jelas Kukuh.
Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 25.988,89 miliar dan pagu belanja sebesar Rp 26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp 916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp 899,45 miliar dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp 17,02 miliar.
Hingga 31 Mei 2023, realisasi pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp 8.089,76 miliar, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 73,71% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada APBD (konsolidasi) Kalbar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar hingga Mei 2023 yang terealisasi sebesar Rp 2.119,80 miliar atau 26,20% dari total pendapatan daerah. Pada sisi belanja, realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp 6.128,10 miliar atau baru sebesar 22,78%. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp 1.961,65 miliar.
Kukuh menilai, diperlukan perhatian khusus dari pemda untuk mempercepat realisasi belanja daerah karena sudah memasuki triwulan II -2023 dan realisasi masih dibawah 30%.
“Setiap penyaluran KUR dan UMi terdapat subsidi bunga dari pemerintah yang manfaatnya seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga pelosok negeri sekalipun,” ungkap Kukuh.
Dalam hal ini, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi (Ultra Mikro) di wilayah Kalimantan Barat serta mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah.
Sampai dengan 31 Mei 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp 1,36 triliun untuk 19.907 debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp 202,11 miliar diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp 177,37 miliar. Sedangkan, Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Mei 2023 mencapai 3.136 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 14,53 miliar.
Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 632 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 2,79 miliar diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebesar Rp 2,09 miliar. Sementara itu s.d. bulan akhir Mei belum terdapat penyaluran di Kabupaten Melawi. (Indri)
Comment