Sukses WTP Lebih 10 Kali, Pontianak Diganjar Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani

KalbarOnline, Pontianak – Sukses meraih 11 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut, telah mengantarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyabet penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Trofi penghargaan atas capaian opini WTP minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2012 hingga 2021 itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani kepada Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/09/2022).

IKLANSUMPAHPEMUDA

Bahasan menerangkan, penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangannya dan mendapat predikat WTP minimal 10 kali berturut-turut. 

Baca Juga :  Realisasi Belanja APBD Kalbar 2021 Masuk 10 Besar Nasional, Sutarmidji: Alhamdulillah

Alhamdulillah, predikat WTP yang disandang Kota Pontianak sudah lebih dari 10 kali, artinya laporan keuangan yang disampaikan sudah berbasis akrual, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, capaian WTP ini juga merupakan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran di lingkup Pemkot Pontianak yang telah bekerja keras untuk menyajikan laporan keuangan secara akrual, transparan dan akuntabel. 

“Semoga dengan penghargaan ini menjadi penyemangat kita untuk menyajikan laporan keuangan lebih baik lagi sesuai dengan standar keuangan negara,” kata Bahasan.

Ia menjelaskan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal yang ditekankan dalam penyajian laporan keuangan diantaranya adalah ketelitian, tepat waktu dan lebih terencana.

Baca Juga :  Sutarmidji Jawab Tudingan Subhan Nur Soal Masjid Hijrah As-Subhan

“Harapan kita laporan keuangan ini kualitasnya terus meningkat,” tuturnya.

Bahasan menambahkan, menyandang predikat WTP bukan berarti puas dengan hasil yang telah dicapai, sebab masih ada catatan dari BPK yang harus terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen sebagai pengelola keuangan negara di daerah. 

“Untuk itu, kita terus berupaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan serta perbaikan perencanaan anggaran,” pungkasnya. (Jau)

Comment