KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, meminta kepada seluruh Staf Ahli Kepala Daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bekerja dengan menguasai data, berinovasi serta saling bersinergi dengan kabupaten/kota lainnya dalam merumuskan suatu pertimbangan/kebijakan.
“Saya berharap staf ahli menguasai data, apapun tentang daerah itu, kemudian dievaluasi mana yang belum diimplementasikan kemudian kendala dalam implementasinya. Kemudian mengkaji mana yang memiliki potensi agar bisa memberi nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Sutarmidji saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Staf Ahli Kepala Daerah Se-Kalimantan Barat dengan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (27/10/2022).
“Saya juga berharap para staf ahli berinovasi dan serta mensinergikan program-program dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, kalau sudah begini, baru kita bisa menjadi yang terbaik,” tambahnya.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Barat mengingatkan, bahwa jika ingin melakukan studi banding harus ditempat yang memiliki spesifikasi yang sama untuk daerahnya.
“Daerah yang mau kita jadikan studi banding tidak juga tampilan suatu daerah itu bagus semua, terkadang ada daerah-daerah yang sebenarnya di Kalbar ini sudah bagus,” katanya.
Dia mencontohkan, seperti Kabupaten Mempawah dan Sambas yang sudah tidak ada lagi desa tertinggal, sehingga bagi daerah yang masih punya desa sangat tertinggal dan masih punya desa tertinggal bisa belajar dengan dua kabupaten itu saja untuk menuntaskannya.
“Belajar dalam daerah saja, tidak usah jauh-jauh karena karakteristiknya sama. Malah, kalau kita ke tempat lain, belum tentu karakteristiknya sama dan bisa diterapkan, akhirnya tujuan yang diharapkan tidak tercapai,” jelas mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.
Kemudian orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga menjelaskan, bahwa jabatan staf ahli bukan jabatan buangan, karena ada tipe orang yang menjabat bisa mengendalikan dinas, tapi ada juga yang memang konseptor karena tidak cocok untuk di lapangan.
“Kalau orang kinerjanya bagus pasti rata-rata itu masalah dia cocoknya sebagai konseptor saja. Kalau saya berpikir seperti itu, makanya staf ahli provinsi itu tidak lama paling setahun dua tahun untuk membiasakan supaya mampu menguasai data-data itu,” jelas Sutarmidji.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Natalia Karyawati menjelaskan, bahwa diselenggarakannya Rapat Koordinasi Daerah Staf Ahli se Kalimantan Barat ini dalam rangka upaya membangun sinergitas kabupaten/kota khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kalimantan Barat.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi staf ahli guna membantu memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota.
“Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten/kota adalah pelayanan dasar meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sanitasi, yang semuanya itu sangat berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu, beberapa kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan SDM, Hendra Bachtiar, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Christianus Lumano serta Staf Ahli Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. (Jau)
Comment