KalbarOnline, Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinobatkan sebagai daerah dengan indeks daya saing tertinggi kedua di bidang tata kelola berkelanjutan pada tahun 2022 dengan skor 71,04 dari 100 poin.
Indeks tersebut lantas menghantarkan Provinsi Kalbar di posisi kedua setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah dengan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan tertinggi se-Indonesia.
“Alhamdulillah Kalbar berada di urutan kedua dengan skor 71,04 untuk penilaian Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan di bawah Yogyakarta,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji, Senin, 24 April 2023.
Menurut Sutarmidji, capaian tersebut berhasil diraih berkat inovasi yang dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dalam segala aspek.
Yang tak kalah penting, kata dia, adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Kemudian transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dalam tata kelola pemerintahan yang diimplementasikan secara berkelanjutan.
“Seperti kebijakan transfer anggaran berbasis ekologis serta peningkatan kerjasama antar daerah. Selalu berupaya (melakukan) pencegahan korupsi dan ciptakan birokrasi sehat yang melayani,” kata Sutarmidji.
Karena itu, Sutarmidji mendorong jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar untuk terus meningkatkan daya saing dengan berupaya mendapatkan kepercayaan oleh semua komponen masyarakat. Menurutnya, jika tingkat kepercayaan publik baik, maka indeks daya saing pasti bagus dengan harapan Kalbar menjadi yang terbaik di tahun yang akan datang.
“Prestasi ini merupakan cerminan dari kebenaran fakta yang kita capai, setelah sebelumnya kita di urutan kedua setelah DKI Jakarta untuk SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), urutan ketiga MCP (Monitoring Center for Prevention) yang dinilai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan banyak lagi predikat yang kita peroleh. Saya ucapkan selamat pada jajaran Pemprov yang sudah bekerja semakin baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan itu dirilis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama Terra Komunika, dan Kinara Indonesia.
Terdapat empat pilar besar yang menjadi tolok ukur dalam indeks tersebut, yakni pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan.
Pada pilar tata kelola berkelanjutan, indeks tersebut diukur menggunakan beberapa variabel di antaranya, partisipasi (partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah), akuntabilitas (kewajaran informasi keuangan, pengendalian dan pencegahan korupsi, dan kepatuhan standar pelayanan publik), transparansi (sistem pemerintahan berbasis elektronik).
Kemudian efektivitas (inovasi daerah), dan berkelanjutan (kebijakan berkelanjutan, implementasi transfer anggaran kabupaten berbasis ekologis /TAKE, dan kerjasama antar daerah).
Comment