KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bersama Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson menghadiri Rapat Koordinasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Wilayah Kalimantan Barat, di Hotel Mercure, Kamis (24/08/2023).
Acara ini merupakan inisiatif bersama untuk memperkuat perjuangan melawan korupsi pada ekosistem pendidikan agar menjadi lebih bersih dan berintegritas di wilayah Kalimantan Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Plh Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III, Irawati yang juga diikuti oleh sekretaris daerah kab/kota se-Kalbar, kepala dinas pendidikan kab/kota se-Kalbar dan para kepala sekolah setingkat SMA/K se-Kalbar.
Dalam acara ini, berbagai pihak terlibat dalam evaluasi kinerja serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip anti korupsi.
Gubernur Sutarmidji menjelaskan pada sambutannya, betapa pentingnya kejujuran dan kedisiplinan yang harus dimiliki seseorang dalam bekerja.
Dirinya juga menyebutkan bahwa korupsi bisa terjadi bukan karena gaya hidup atau biaya hidup, namun adanya biaya perilaku buruk yang dilakukan dari individu tersebut.
Pria kelahiran Pontianak ini juga menegaskan, kepada para kepala sekolah yang hadir untuk tidak melakukan praktek jual beli seragam di sekolah.
“Namun masih ada saja pihak sekolah yang melakukan praktik jual beli seragam sekolah. Bukan melarang bapak ibu sekalian, tapi jika masih ingin melakukan praktik itu, jadilah pengusaha jangan jadi kepala sekolah,” tegasnya.
Rapat koordinasi IPAK Kalimantan Barat ini berhasil mengumpulkan representasi dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi yang secara aktif terlibat dalam diskusi terbuka dan konstruktif, untuk merumuskan upaya konkrit dalam memerangi korupsi.
“Inisiatif semacam ini merupakan bukti nyata bahwa Kalimantan Barat bersungguh-sungguh dalam menghadapi tantangan korupsi dengan langkah-langkah tegas,” katanya.
“Rapat koordinasi ini telah membawa semangat baru dalam memperkuat prinsip-prinsip integritas dan mendukung terciptanya tatanan yang lebih adil bagi masyarakat,” tutup Sutarmidji. (Jau)
Comment