Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 20 September 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Beras di Kalimantan Barat, secara virtual di Data Analytic Room (DAR), Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (19/09/2023).
Rapat ini dihadiri beberapa kepala daerah kabupaten/kota se-Kalbar serta instansi terkait. Dalam kesempatan itu, Harisson didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Alfian dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ignasius.
Pada rapat tersebut, juga tersampaikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia sebagai rekomendasi bagi pengendalian inflasi, yakni:
Pj Gubernur Harisson turut meminta kepada kabupaten/kota juga untuk menggencarkan operasi pasar.
"Untuk pemerintah kabupaten/kota saya harapkan dapat terus memantau harga-harga kebutuhan pangan di pasar. Jadi sering-sering ke pasar. Tak hanya itu jika distribusi dari beras SPHP terpenuhi, ini akan membuat stok di masyarakat terjaga sehingga akan mampu mengendalikan inflasi atau menurunkan angka inflasi," katanya.
Harisson menekankan, para pemangku kepentingan publik harus lebih perhatian kepada kondisi yang dialami masyarakat saat ini, khususnya terhadap pengendalian inflasi. Kepada bulog, dirinya mengharapkan untuk mempercepat bantuan pangannya kepada masyarakat.
"Kalau ada masalah-masalah administrasi mengenai data penerima bantuan pangan ini yang masih belum beres agar kabupaten/kota membantu bulog untuk secepatnya membereskan data penerima bantuan. Prinsipnya ketersedian beras di pasar itu harus kita dukung," tekannya.
Adapun upaya preventif inflasi beras yaitu mempercepat beras SPHP untuk stabilitas pasokan harga beras, identifikasi dan mapping lokasi terdampak karhutla dan pengelompokkan daerah, peningkatan ketersediaan air melalui membangun/memperbaiki embung, parit, sumur, rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi.
"Tak hanya itu, juga perlu dilakukan pemberian dukungan ketersediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan kerja sama antar daerah di Provinsi Kalbar dan luar Kalbar, mendorong digitalisasi mulai dari proses produksi hingga pemasaran untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan perluasan akses pasar," katanya.
Harisson juga mendorong adanya peningkatan peran Perumda Pangan Kalbar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan terutama beras, diseminasi harga pangan dan barang strategis kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Beras di Kalimantan Barat, secara virtual di Data Analytic Room (DAR), Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (19/09/2023).
Rapat ini dihadiri beberapa kepala daerah kabupaten/kota se-Kalbar serta instansi terkait. Dalam kesempatan itu, Harisson didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Alfian dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ignasius.
Pada rapat tersebut, juga tersampaikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia sebagai rekomendasi bagi pengendalian inflasi, yakni:
Pj Gubernur Harisson turut meminta kepada kabupaten/kota juga untuk menggencarkan operasi pasar.
"Untuk pemerintah kabupaten/kota saya harapkan dapat terus memantau harga-harga kebutuhan pangan di pasar. Jadi sering-sering ke pasar. Tak hanya itu jika distribusi dari beras SPHP terpenuhi, ini akan membuat stok di masyarakat terjaga sehingga akan mampu mengendalikan inflasi atau menurunkan angka inflasi," katanya.
Harisson menekankan, para pemangku kepentingan publik harus lebih perhatian kepada kondisi yang dialami masyarakat saat ini, khususnya terhadap pengendalian inflasi. Kepada bulog, dirinya mengharapkan untuk mempercepat bantuan pangannya kepada masyarakat.
"Kalau ada masalah-masalah administrasi mengenai data penerima bantuan pangan ini yang masih belum beres agar kabupaten/kota membantu bulog untuk secepatnya membereskan data penerima bantuan. Prinsipnya ketersedian beras di pasar itu harus kita dukung," tekannya.
Adapun upaya preventif inflasi beras yaitu mempercepat beras SPHP untuk stabilitas pasokan harga beras, identifikasi dan mapping lokasi terdampak karhutla dan pengelompokkan daerah, peningkatan ketersediaan air melalui membangun/memperbaiki embung, parit, sumur, rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi.
"Tak hanya itu, juga perlu dilakukan pemberian dukungan ketersediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan kerja sama antar daerah di Provinsi Kalbar dan luar Kalbar, mendorong digitalisasi mulai dari proses produksi hingga pemasaran untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan perluasan akses pasar," katanya.
Harisson juga mendorong adanya peningkatan peran Perumda Pangan Kalbar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan terutama beras, diseminasi harga pangan dan barang strategis kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini