KalbarOnline, Jakarta – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memaparkan capaian kinerja 100 hari sebagai PJ Gubernur Kalbar di Kantor Kemendagri.
Pacaran itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2023, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat (Pj) Kepala Daerah.
Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan penilaian kepada para Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj. Kepala Daerah tersebut, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan.
Dalam paparannya, Pj Gubernur Harisson menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat bidang kesehatan, seperti dihadirkannya fasilitas yang lengkap di RSUD Soedarso Pontianak agar masyarakat Kalbar tidak harus berobat jauh ke Malaysia.
Demi memperkuat dan meningkatkan pelayanan rumah sakit kebanggaan Kalbar yang berhasil meraih akreditasi tertinggi atau tingkat paripurna sebagai rumah sakit (RS) tipe A tersebut, pemerintah melengkapi fasilitas dan membangun gedung layanan baru, misalnya cath lab jantung dan pelayanan lain, sehingga pasien atau pengunjung RSUD Soedarso merasa nyaman dan meningkat.
Kemudian untuk tingkat pengangguran terbuka di Kalbar dipaparkannya saat ini berada di angka 5.00 persen, hal ini mengalami penurunan sebesar 0,60 persen dibanding Agustus 2022.
“Biasanya pengangguran ini diakibatkan kemampuan kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan,” kata Harisson.
Sementara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya agar terus menurun. Salah satunya bantuan sosial, upaya pemerataan pendidikan serta jaminan kesehatan.
“Untuk inflasi, pada bulan Agustus 2023 Kalimantan Barat masuk dalam 10 provinsi inflasi tertinggi yaitu 3,79 persen. Kemudian kami terus melakukan langkah-langkah dan pada bulan November 2023 Kalbar masuk dalam 3 provinsi dengan inflasi terendah, yaitu 2,01 persen,” terang Harisson.
Saat ini, Pemprov Kalbar menganggarkan Rp 5,6 miliar untuk mengatasi inflasi dengan beberapa program unggulan yakni keterjangkauan harga, ketersediaan barang dan pangan, pangan murah dan operasi pasar lainnya.
“Kemudian, untuk penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai pada 30 November 2023 yaitu sebesar 93 persen,” tambahnya.
Turut mendampingi Pj Gubernur Kalbar, Pj Sekda Kalbar, Mohammad Bari, Direktur RSUD Soedarso, Dirut PT BPD Kalbar, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalbar. (Jau)
Comment