KalbarOnline, Pontianak – Demi mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai, Polda Kalimantan Barat mendeklarasikan Pemilu Damai Tanpa Knalpot Brong di halaman Rumah Radakng, Kota Pontianak, Sabtu (27/01/2024).
Deklarasi ini diikuti oleh Kapolda Kalbar, Pangdam XII Tanjungpura, Pj Gubernur Kalbar, jajaran forkopimda lainnya, serta komunitas motor yang ada di Kalbar.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan, fenomena knalpot brong yang tidak sesuai standar dapat mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, ini juga dapat memicu masalah baru, seperti konflik penggunaan knalpot brong dalam kampanye pada sekelompok relawan pendukung pasangan capres yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, pada akhir Desember lalu.
“Apalagi di tahun politik ini jangan sampai keberadaan knalpot brong ini memicu permasalahan yang terjadi di Kalbar yang saat ini sangat kondusif,” ujarnya.
Pipit mengungkapkan, selama tahun 2023, jajaran Ditlantas Polda Kalbar telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong yaitu 21.790 teguran dan 985 tilang.
“Penyitaan juga dilakukan. Mereka bisa mengambil jika mereka mengganti knalpot dengan yang sesuai standar,” katanya.
Adanya deklarasi ini bukan hanya dalam momen tahun politik saja, tapi juga untuk menciptakan Kalbar Zero Knalpot Brong, demi keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
“Knalpot brong ini sangat mengganggu, bukan hanya polusi suara tapi polusi udara juga dan dampak negatif lainnya,” ucap Pipit.
Jika ditemukan pengendara yang masih menggunakan knalpot brong, akan dikenakan sanksi tahanan minimal 1 bulan dan denda Rp 250 ribu, serta knalpotnya akan disita.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kalbar, Harisson mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kalbar agar tetap tenang dan damai.
“Mari kita jaga Kalbar damai, tetap tenang, jangan sampai ada teman-teman atau keluarga kita yang kegiatannya dapat mengganggu masyarakat lainnya,” kata Harisson.
Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan mengajak untuk mengantisipasi apapun kegiatan yang dapat mengganggu keamanan wilayah Kalbar.
“Mari kita antisipasi untuk semua kegiatan yang berjalan, terutama yang berkaitan dengan pemilu bisa berjalan dengan aman dan terkendali. Kita jadikan Kalbar provinsi tertoleransi di republik ini. Jadikan Kalbar contoh bagi provinsi lain,” tegasnya. (Indri)
Comment