Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 07 Februari 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memimpin pertemuan yang membahas isu aktual dan respon kebijakan pembangunan ekonomi daerah, di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Selasa (06/02/2024).
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bar, pejabat vertikal dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
"Sekarang ini kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merapatkan barisan berkolaborasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Pemerintah menerima masukan-masukan dari Perbendaharaan, Bea Cukai, OJK, Bank Indonesia dan instansi lainnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi atau hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," ungkap Harisson.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Kalbar menyiapkan jalan keluar jika masalah tak terduga yang berdampak pada potensi menghambat dan berpengaruh tidak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Dengan kita bicarakan ini, bisa mencari jalan keluar apabila ada hambatan-hambatan dalam pertumbuhan ekonomi maupun terus mengembangkan potensi-potensi yang mungkin akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," terangnya.
Tak hanya itu, Harisson turut meminta agar semua pihak menyiapkan langkah-langkah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai dibiarkan begitu saja.
"Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari hilirisasi industri, produk pangan pertanian, memacu UMKM dan pariwisata. Kira-kira fokusnya disitu," kata Harisson.
Sebelum dilaksanakan pertemuan ini, telah dilaksanakan koordinasi secara virtual membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (Satgas) KPK RI, Wahyudi.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi mengatakan, bahwa secara intens kedepannya akan secara langsung ke Kalbar untuk bertemu dan berkoordinasi.
"Kita berharap bahwa nanti ada perbaikan-perbaikan terutama di sisi indeks persepsi korupsi, kemudian terkait dengan survei integritas,” katanya.
Wahyudi menerangkan, untuk capaian MCP secara umum di Kalimantan Barat tahun 2023 sebenarnya sudah relatif cukup baik. Terdapat beberapa wilayah yang mengalami peningkatan, dan ada pula yang mengalami penurunan.
“Tetapi memang kita harus akui bersama, ada beberapa wilayah yang secara umum ada capaiannya yang meningkat atau ada juga capaiannya yang sampai dengan saat ini juga bertahan, dan ada beberapa wilayah yang capaiannya juga turun," kata Wahyudi. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memimpin pertemuan yang membahas isu aktual dan respon kebijakan pembangunan ekonomi daerah, di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Selasa (06/02/2024).
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bar, pejabat vertikal dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
"Sekarang ini kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merapatkan barisan berkolaborasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Pemerintah menerima masukan-masukan dari Perbendaharaan, Bea Cukai, OJK, Bank Indonesia dan instansi lainnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi atau hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," ungkap Harisson.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Kalbar menyiapkan jalan keluar jika masalah tak terduga yang berdampak pada potensi menghambat dan berpengaruh tidak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Dengan kita bicarakan ini, bisa mencari jalan keluar apabila ada hambatan-hambatan dalam pertumbuhan ekonomi maupun terus mengembangkan potensi-potensi yang mungkin akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," terangnya.
Tak hanya itu, Harisson turut meminta agar semua pihak menyiapkan langkah-langkah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai dibiarkan begitu saja.
"Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari hilirisasi industri, produk pangan pertanian, memacu UMKM dan pariwisata. Kira-kira fokusnya disitu," kata Harisson.
Sebelum dilaksanakan pertemuan ini, telah dilaksanakan koordinasi secara virtual membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (Satgas) KPK RI, Wahyudi.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi mengatakan, bahwa secara intens kedepannya akan secara langsung ke Kalbar untuk bertemu dan berkoordinasi.
"Kita berharap bahwa nanti ada perbaikan-perbaikan terutama di sisi indeks persepsi korupsi, kemudian terkait dengan survei integritas,” katanya.
Wahyudi menerangkan, untuk capaian MCP secara umum di Kalimantan Barat tahun 2023 sebenarnya sudah relatif cukup baik. Terdapat beberapa wilayah yang mengalami peningkatan, dan ada pula yang mengalami penurunan.
“Tetapi memang kita harus akui bersama, ada beberapa wilayah yang secara umum ada capaiannya yang meningkat atau ada juga capaiannya yang sampai dengan saat ini juga bertahan, dan ada beberapa wilayah yang capaiannya juga turun," kata Wahyudi. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini