Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Selasa, 05 Maret 2024 |
KalbarOnline, Kayong Utara - Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menyoroti gaji serta hak-hak pegawai yang saat ini masih belum dibayarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan di Kantor Bupati, Sukadana, pada Senin (04/03/2024). Apel ini diikuti seluruh Pegawai dari masing-masing OPD.
Dalam arahannya, Romi meminta gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta hak-hak pegawai di luar gaji pokok untuk segera dibayarkan. Lebih lanjut ia mengatakan, setiap OPD tidak membuat kebijakan yang tidak berdasarkan aturan atau regulasi yang ada.
"Jangan kita mengada-ada, bid'ah namanya itu. Jadi saya harap gaji para PTT itu sudah harus dibayarkan," tegas Romi.
Ditambahkannya, pembayaran honor atau gaji harus dilakukan sejak pegawai tersebut diangkat. Artinya jika sejak Januari diangkat, pada bulan Januari juga, sudah harus dibayarkan.
Romi mengaku, kalau dirinya mendapatkan informasi ada beberapa OPD yang menerapkan kalau PTT harus kerja dulu baru digaji, padahal sejak dahulu setiap awal bulan sudah menerima gaji.
"Jadi ini bukan kesalahan dari pemerintah daerah, tetapi dari OPD yang bersangkutan," pungkasnya. (Santo)
KalbarOnline, Kayong Utara - Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menyoroti gaji serta hak-hak pegawai yang saat ini masih belum dibayarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan di Kantor Bupati, Sukadana, pada Senin (04/03/2024). Apel ini diikuti seluruh Pegawai dari masing-masing OPD.
Dalam arahannya, Romi meminta gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta hak-hak pegawai di luar gaji pokok untuk segera dibayarkan. Lebih lanjut ia mengatakan, setiap OPD tidak membuat kebijakan yang tidak berdasarkan aturan atau regulasi yang ada.
"Jangan kita mengada-ada, bid'ah namanya itu. Jadi saya harap gaji para PTT itu sudah harus dibayarkan," tegas Romi.
Ditambahkannya, pembayaran honor atau gaji harus dilakukan sejak pegawai tersebut diangkat. Artinya jika sejak Januari diangkat, pada bulan Januari juga, sudah harus dibayarkan.
Romi mengaku, kalau dirinya mendapatkan informasi ada beberapa OPD yang menerapkan kalau PTT harus kerja dulu baru digaji, padahal sejak dahulu setiap awal bulan sudah menerima gaji.
"Jadi ini bukan kesalahan dari pemerintah daerah, tetapi dari OPD yang bersangkutan," pungkasnya. (Santo)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini