Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, HM Basri Har, menegaskan bahwa masyarakat yang tetap menggunakan rokok elektrik atau vape setelah ditetapkan haram akan berdosa menurut ketentuan agama.
Namun, Basri mengatakan MUI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar fatwa tersebut.
“Kalau berdasarkan hukum agama, tentu berdosa. Namun, MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau penindakan terhadap pihak yang melanggar fatwa. Kewenangan untuk membuat aturan dan melakukan penegakan hukum ada pada pemerintah,” ujarnya.
Ketentuan mengenai keharaman vape tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Basri mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah melalui pengkajian para ulama dengan mempertimbangkan berbagai dalil agama serta permintaan masyarakat.
Ia menjelaskan, vape diharamkan karena dinilai memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Selain itu, perangkat rokok elektrik juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Secara umum, segala sesuatu yang merusak dan membahayakan manusia hukumnya haram,” jelasnya.
Basri menegaskan, ketentuan dalam fatwa tersebut tidak hanya mencakup penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaan, produksi, hingga aktivitas memperjualbelikannya.
Sementara itu, terkait hukum rokok konvensional, Basri mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas oleh MUI, salah satunya melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia pada 2009.
Saat itu, merokok tidak ditetapkan haram secara mutlak dalam semua kondisi. Namun, terdapat sejumlah keadaan yang membuat aktivitas tersebut dihukumi haram.
“Di antaranya merokok di tempat umum karena asapnya dapat membahayakan orang lain, serta merokok bagi anak-anak dan ibu hamil,” ungkapnya.
Di sisi lain, organisasi keagamaan lainnya juga memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum rokok. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pembahasan terkait persoalan tersebut, sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan hukum rokok sebagai haram. (Lid)
KALBARONLINE.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, HM Basri Har, menegaskan bahwa masyarakat yang tetap menggunakan rokok elektrik atau vape setelah ditetapkan haram akan berdosa menurut ketentuan agama.
Namun, Basri mengatakan MUI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar fatwa tersebut.
“Kalau berdasarkan hukum agama, tentu berdosa. Namun, MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau penindakan terhadap pihak yang melanggar fatwa. Kewenangan untuk membuat aturan dan melakukan penegakan hukum ada pada pemerintah,” ujarnya.
Ketentuan mengenai keharaman vape tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Basri mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah melalui pengkajian para ulama dengan mempertimbangkan berbagai dalil agama serta permintaan masyarakat.
Ia menjelaskan, vape diharamkan karena dinilai memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Selain itu, perangkat rokok elektrik juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Secara umum, segala sesuatu yang merusak dan membahayakan manusia hukumnya haram,” jelasnya.
Basri menegaskan, ketentuan dalam fatwa tersebut tidak hanya mencakup penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaan, produksi, hingga aktivitas memperjualbelikannya.
Sementara itu, terkait hukum rokok konvensional, Basri mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas oleh MUI, salah satunya melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia pada 2009.
Saat itu, merokok tidak ditetapkan haram secara mutlak dalam semua kondisi. Namun, terdapat sejumlah keadaan yang membuat aktivitas tersebut dihukumi haram.
“Di antaranya merokok di tempat umum karena asapnya dapat membahayakan orang lain, serta merokok bagi anak-anak dan ibu hamil,” ungkapnya.
Di sisi lain, organisasi keagamaan lainnya juga memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum rokok. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pembahasan terkait persoalan tersebut, sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan hukum rokok sebagai haram. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Jenazah Korban Corona Tak Perlu Dimandikan, Wapres Minta MUI Keluarkan Fatwa
Monday, 23 March 2020
Wali Kota Pontianak Sepakat Vape Diharamkan, Sebut Banyak Mudaratnya
Wednesday, 11 November 2026
Denda USD250 Juta Intai Twitter Karena Melanggar Privasi Pengguna
Tuesday, 04 August 2020
Fatwa MUI, Pasien Positif Corona Dibolehkan Ganti Salat Jumat dengan Zuhur di Rumah
Monday, 16 March 2020
Menteri Fachrul Minta LDII Perkuat Toleransi, Jalankan Fatwa MUI
Thursday, 20 August 2020
Kemenag Tegaskan Fatwa Penetapan Kehalalan Produk Kewenangan MUI
Friday, 16 October 2020
Akhir November, Munas MUI Akan Bahas Sejumlah Fatwa
Monday, 19 October 2020
Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Keluarkan Fatwa soal Vaksin
Saturday, 28 November 2020
Efikasi Sinovac Lebihi Standar WHO, Harisson: Halal dan Suci Sesuai Fatwa MUI
Tuesday, 12 January 2021
Efikasi Sinovac Lebihi Standar WHO, Harisson: Halal dan Suci Sesuai Fatwa MUI
Tuesday, 12 January 2021
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
