Pontianak    

Wali Kota Pontianak Sepakat Vape Diharamkan, Sebut Banyak Mudaratnya

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Wednesday, 11 November 2026
Wali Kota Pontianak Sepakat Vape Diharamkan, Sebut Banyak Mudaratnya
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat diwawancarai wartawan terkait dukungannya terhadap keputusan MUI yang mengharamkan penggunaan vape atau rokok elektrik. (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan setuju dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai barang haram.

Menurut Edi, keputusan tersebut menjadi salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan vape. Ia menilai, rokok elektrik sudah menimbulkan banyak persoalan dan mudarat.

“Ya, karena sudah terbukti banyak mudaratnya dan banyak masalah terkait vape. Saya setuju saja kalau memang MUI menetapkan vape sebagai benda yang haram. Karena ini untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.

Terkait tindak lanjut di Kota Pontianak, Edi mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pelaku usaha untuk mengawasi penggunaan vape di masyarakat.

Pengawasan tersebut terutama menyasar generasi muda agar tidak menjadikan rokok elektrik sebagai kebutuhan sehari-hari.

“Kita akan melakukan upaya koordinasi dengan kepolisian dan dunia usaha untuk mengawasi agar masyarakat Kota Pontianak, terutama generasi muda, tidak menggunakan vape sebagai kebutuhan,” jelasnya.

Tak hanya masyarakat umum, Edi juga memastikan penggunaan vape di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Pontianak dilarang.

Jika ditemukan ASN yang melanggar ketentuan tersebut, Pemkot Pontianak akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga peringatan tertulis.

“Kita larang,” tegasnya.

Ia menambahkan, ASN yang kedapatan menggunakan vape akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Ada prosedurnya, mulai dari teguran, peringatan tertulis, dan seterusnya,” pungkas Edi. (Lid)

Artikel Selanjutnya
Gaji Guru Honorer SMA/SMK di Pontianak Tertunda Sejak Agustus
Wednesday, 11 November 2026
Artikel Sebelumnya
Kapolda Kalbar Tegaskan Polri Jamin Kebebasan Mahasiswa Sampaikan Pendapat
Wednesday, 11 November 2026

Berita terkait