Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Wednesday, 11 November 2026 |
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan setuju dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai barang haram.
Menurut Edi, keputusan tersebut menjadi salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan vape. Ia menilai, rokok elektrik sudah menimbulkan banyak persoalan dan mudarat.
“Ya, karena sudah terbukti banyak mudaratnya dan banyak masalah terkait vape. Saya setuju saja kalau memang MUI menetapkan vape sebagai benda yang haram. Karena ini untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.
Terkait tindak lanjut di Kota Pontianak, Edi mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pelaku usaha untuk mengawasi penggunaan vape di masyarakat.
Pengawasan tersebut terutama menyasar generasi muda agar tidak menjadikan rokok elektrik sebagai kebutuhan sehari-hari.
“Kita akan melakukan upaya koordinasi dengan kepolisian dan dunia usaha untuk mengawasi agar masyarakat Kota Pontianak, terutama generasi muda, tidak menggunakan vape sebagai kebutuhan,” jelasnya.
Tak hanya masyarakat umum, Edi juga memastikan penggunaan vape di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Pontianak dilarang.
Jika ditemukan ASN yang melanggar ketentuan tersebut, Pemkot Pontianak akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga peringatan tertulis.
“Kita larang,” tegasnya.
Ia menambahkan, ASN yang kedapatan menggunakan vape akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Ada prosedurnya, mulai dari teguran, peringatan tertulis, dan seterusnya,” pungkas Edi. (Lid)
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan setuju dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai barang haram.
Menurut Edi, keputusan tersebut menjadi salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan vape. Ia menilai, rokok elektrik sudah menimbulkan banyak persoalan dan mudarat.
“Ya, karena sudah terbukti banyak mudaratnya dan banyak masalah terkait vape. Saya setuju saja kalau memang MUI menetapkan vape sebagai benda yang haram. Karena ini untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.
Terkait tindak lanjut di Kota Pontianak, Edi mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pelaku usaha untuk mengawasi penggunaan vape di masyarakat.
Pengawasan tersebut terutama menyasar generasi muda agar tidak menjadikan rokok elektrik sebagai kebutuhan sehari-hari.
“Kita akan melakukan upaya koordinasi dengan kepolisian dan dunia usaha untuk mengawasi agar masyarakat Kota Pontianak, terutama generasi muda, tidak menggunakan vape sebagai kebutuhan,” jelasnya.
Tak hanya masyarakat umum, Edi juga memastikan penggunaan vape di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Pontianak dilarang.
Jika ditemukan ASN yang melanggar ketentuan tersebut, Pemkot Pontianak akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga peringatan tertulis.
“Kita larang,” tegasnya.
Ia menambahkan, ASN yang kedapatan menggunakan vape akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Ada prosedurnya, mulai dari teguran, peringatan tertulis, dan seterusnya,” pungkas Edi. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini