Home HNW Sebut UU Cipta Kerja Banyak Mudaratnya
Nasional    

HNW Sebut UU Cipta Kerja Banyak Mudaratnya

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Kamis, 15 Oktober 2020
HNW Sebut UU Cipta Kerja Banyak Mudaratnya
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KalbarOnline.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memberikan paparan mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. HNW menuturkan, konsep awal Omnibus Law mengandung banyak kemudharatan.

Selain itu pada draf awal, ada banyak konten yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Seperti, ketentuan Pasal 170, atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan putusan MK. Sekalipun ada yang bisa dikoreksi, tetapi tetap saja banyak masalah dalam RUU tersebut.

Masalah lain UU ini, kata HNW, termasuk ketidakpastian hukum akibat banyaknya pasal yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan kepada aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), sehingga menimbulkan masalah hierarki. Aturan ini pun sampai sekarang tidak jelas bagaimana bunyinya. Akibatnya, tujuan awal Omnibus Law yang seharusnya menyederhanakan aturan perundangan malah membuat semuanya makin rumit.

Belum lagi, lanjut HNW, pembahasan dan pengesahannya yang terburu-buru. Hal membuat pihaknya khawatir akan banyaknya ketentuan yang diputuskan dengan cara yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat maupun kesesuaian dengan aturan hukum yang ada.

HNW juga melihat beberapa persoalan lain, seperti dari sisi pengagendaan rapat paripurna yang awalnya diagendakan pada 8 Oktober 2020, lalu dimajukan menjadi pada 5 Oktober 2020. Lalu, ada perubahan jumlah halaman final RUU setelah persetujuan di rapat paripurna, dari 905 halaman menjadi 812 halaman, dengan berbagai penambahan frasa dan ketentuan hukum baru.

“Jadi sangat wajar UU yang kontroversial ini perlu terus dikritisi. Bahkan karena banyaknya masalah dan penolakan publik, Presiden Jokowi diminta untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU Ciptater tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, penolakan PKS terhadap Omnibus Law merupakan aspirasi dari umat yang telah disampaikan oleh ormas-ormas Islam. Seperti, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah (dan tentunya Aisyiyah juga), Nahdlatul Ulama, Konggres Umat Islam ke VII, dan Serikat-Serikat Pekerja.

“Ini sesungguhnya juga aspirasi perjuangan banyak Ormas, yang kami sampaikan dan perjuangkan di DPR,” tukasnya.

Selain itu, HNW juga sepakat dengan aspirasi soal perlu adanya pengusutan terhadap kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi penolakan RUU Ciptaker itu.

“Beragam tindakan kekerasan, termasuk yang dialami oleh tenaga medis Muhammadiyah dan juga penangkapan sejumlah aktivis, memang harus dikritisi, dikoreksi, dan tak boleh diulangi lagi. Pengusutan terhadap mereka yang melakukan tindakan anarki dengan pelemparan batu, pembakaran fasilitas-fasilitas umum, perlu juga diusut tegas dan tuntas,” ungkapnya.

  • Tags:
  • Bagikan:
Mitsubishi Resmi Ungkap Eclipse Cross Baru, Lebih Sporty dan Radikal
Artikel Selanjutnya
Mitsubishi Resmi Ungkap Eclipse Cross Baru, Lebih Sporty dan Radikal
Kamis, 15 Oktober 2020
Artikel Sebelumnya
KPAI Pastikan Tak Ada Pelajar yang Dibayar untuk Ikut Demo Omnibus Law
Kamis, 15 Oktober 2020
KPAI Pastikan Tak Ada Pelajar yang Dibayar untuk Ikut Demo Omnibus Law

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi di...
Senin, 08 Desember 2025
Bupati Ketapang Tekankan Integritas dan...
Senin, 08 Desember 2025
Pemkab Ketapang Lantik Dewan Pengawas...
Senin, 08 Desember 2025
Banjir Rob Rendam Sejumlah Ruas...
Senin, 08 Desember 2025
Warga Terdampak Banjir Rob di...