Pontianak

Kapolda Kalbar Tegaskan Polri Jamin Kebebasan Mahasiswa Sampaikan Pendapat

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 11 November 2026

Kapolda Kalbar Alberd Sianipar menegaskan komitmen Polri menjamin kebebasan mahasiswa menyampaikan pendapat di muka umum (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan komitmen Polri dalam menjamin kebebasan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi.

"Kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Polri punya komitmen menjamin hak menyatakan pendapat di muka umum," ujar Alberd saat membuka Diskusi Harmonisasi dan Sinergi Mahasiswa dan Kepolisian di salah satu kafe di Pontianak, Selasa (10/11/2026).

Diskusi bertajuk “Panggung Demokrasi: Refleksi Semangat Kepahlawanan, dari Orasi Menjadi Solusi” itu dihadiri pimpinan dan perwakilan Kelompok Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan di Kalimantan Barat.

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat hubungan mahasiswa dan kepolisian sekaligus menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Direktur Intelkam Kombes Pol Munizar, Wakil Direktur Reskrimum AKBP Siswo Dwi Nugroho, serta sejumlah pejabat utama Polda Kalbar.

Alberd mengatakan, kepolisian mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam membangun komunikasi terbuka dengan kepolisian.

"Bagi kepolisian, dialog ini menjadi salah satu cara penting untuk menyamakan persepsi, membangun kepercayaan, sekaligus mencegah kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai dinamika sosial. Jadi sangat kami apresiasi," tegasnya.

Ia menjelaskan, kehadiran polisi dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat bukan untuk membatasi atau menghalangi aspirasi masyarakat.

"Kepolisian hadir dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum bukan membatasi, tetapi memastikan hak konstitusional warga negara tersebut dapat dijalankan secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan," tambahnya.

Menurut Alberd, komitmen tersebut harus berjalan beriringan dengan kesadaran semua pihak untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain.

Ia juga berharap mahasiswa tetap mengambil peran strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik terhadap kebijakan maupun dinamika pemerintahan merupakan bagian dari kontrol sosial, sepanjang disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.

Melalui forum tersebut, Kapolda mendorong agar hubungan mahasiswa dan kepolisian tidak hanya terjalin saat terjadi aksi demonstrasi. Sinergi perlu dibangun secara berkelanjutan melalui keterbukaan, sikap saling menghormati, dan kesediaan mendengarkan pandangan yang berbeda.

Mengusung semangat kepahlawanan, diskusi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan generasi muda tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberanian menyuarakan aspirasi.

"Mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi nyata bagi persoalan masyarakat," pinta Irjen Pol Alberd Sianipar.

Dengan demikian, panggung demokrasi diharapkan tidak sekadar menjadi ruang menyampaikan tuntutan, tetapi juga tempat mempertemukan gagasan dan membangun kolaborasi demi terwujudnya Kalimantan Barat yang aman, demokratis, dan kondusif. (Lid)