KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalbar, pada Rabu (27/03/2024).
Pengukuhan itu disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.
“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan sinergi pemangku kepentingan dalam menjadikan ekonomi dan Keuangan Syariah bagian dari Pembangunan Ekonomi Wilayah,” ungkap Wapres Ma’ruf.
Sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia, Kalbar kaya akan keberagaman, sehingga kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman yang dikelola dengan baik ini menjadi kekuatan dan daya ungkit yang akan mengakselerasi kemajuan wilayah.
Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekhasan Kalimantan Barat mesti terus dirangkul dan dimajukan bersama.
“Sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan ‘lil alamin, penerapan syariah yang sejatinya wajib bagi kaum muslim, juga merupakan sarana penebar rahmat bagi umat manusia maupun lingkungan, karena syariah sesungguhnya adalah maslahat dan kebaikan semata,” kata Ma’ruf.
“Jadi eksyar adalah ekonomi yang sifatnya inklusif tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua masyarakat. Terbukti, ekonomi syariah berkembang di eropa dan negara-negara yang mayoritas non muslim,” sambungnya.
Disampaikan Ma’ruf lagi, jika gaya hidup halal menjadi tren yang kian diminati oleh masyarakat global, maka sepatutnya kita untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
“Melalui KDEKS, ekonomi dan keuangan syariah harus terus memberikan nilai tambah secara nyata, guna memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, dan Kalimantan Barat pada khususnya,” pintanya.
Tak hanya itu, wapres juga berharap untuk fokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah yang bercirikan kearifan lokal, kembangkan pariwisata ramah muslim berbasis wisata alam, seperti Desa Wisata Hutan Bakau, maupun Wisata Budaya dan Religi, seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah Kesultanan Pontianak, Hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalimantan Barat.
Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya, peluang kerja sama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan, guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar.
“Hal penting lainnya yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, sehingga kemajuan ekonomi Kalbar dapat dirasakan semua lapisan,” ujarnya.
Selain itu, ia berharap pastikan pula agar lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM industri halal, tetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
“Dorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa sembelihan dan tingkatkan produktivitas dana sosial syariah melalui digitalisasi, serta sinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan Stunting di Kalbar,” paparnya.
Ma’ruf meminta, jadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariah.
“Sekali lagi, selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Kalimantan Barat, serta terus upayakan pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif,” tutup Ma’ruf.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Harisson mengucapkan rasa bahagia dan bangga, acara pengukuhan KDEKS Provinsi Kalbar hari ini dapat dihadiri serta disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin.
“Kehadiran Bapak Wakil Presiden akan membangkitkan semangat kami untuk membangun daerah menjadi lebih maju,” ucapnya.
Dengan terbentuknya KDEKS Kalbar oleh Surat Keputusan Gubernur tanggal, 30 Oktober 2023, pihaknya menaruh harapan terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara KDEKS dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalbar yang salah satu program kerjanya juga menyasar program nasional akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah serta turut serta mendukung pencapaian target angka indeks inklusi keuangan sebesar 90% tahun 2024 oleh pemerintah pusat, secara khusus menyasar pada perluasan layanan keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, UMKM serta masyarakat lintas kelompok.
Selanjutnya, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan Tahun 2022 mencatat Indeks Literasi Keuangan Kalbar (yakni kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan) sebesar 51,95% (berada di atas nasional = 49,68%) dengan Indeks Inklusi Keuangan (yakni ketersediaan akses layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal bagi masyarakat) sebesar 84,16% (lebih rendah sedikit dari nasional = 85,10%).
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengawal sinergi perencanaan daerah dengan RPJPN 2025 – 2045, yakni pengarusutamaan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia. Insya Allah,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat halal secara simbolis kepada 3 pelaku UMKM di Kalbar, yaitu Bakso Cakil Malang atas nama Lucky Andrean Putra, Roti Kap Mak Ngah Lif atas nama Latifah serta Kantin Madrasah MAN 1 Pontianak “Kantin Safira” atas nama Fenty Shintiawaty. (Jau)
Comment