KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Jenderal Persatuan Orang Melayu (POM) Provinsi Kalbar, Kusmayadi menyebutkan, bahwa para pengurus dan anggota POM diberikan kebebasan untuk mendukung dan memilih siapa saja yang mereka inginkan sesuai hati nurani dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 ini. Asalkan dukungan yang diberikan tersebut atas nama pribadinya masing-masing bukan atas nama POM.
“Kalau secara pribadi kami membebaskan siapapun untuk mendukung paslon (pasangan calon). Karena itu adalah hak konstitusi masing-masing warga negara di republik ini,” kata Kusmayadi, Minggu (01/09/2024).
“Karna POM secara organisasi adalah ormas independen, demikian juga dalam kontestasi pilkada di Kalbar, kita tetap independen,” lanjutnya.
Sejalan dengan itu, pihaknya pun membantah jika POM Kalbar diisukan telah mengarahkan dukungannya ke salah satu bakal paslon di Pilgub Kalbar 2024.
“Beredarnya berita yang menyebutkan POM Kalbar mendukung salah satu Paslon dalam Pilgub Kalbar itu tidak benar,” jelasnya.
Kembali soal dukungan dan pilihan, tetap boleh dilakukan selama hal itu sifatnya pribadi, tidak membawa-bawa nama organisasi.
“Terhadap berita sebelumnya yang menyebutkan Ketua Umum POM Kalbar beserta ormas POM mendukung salah satu calon itu tidak benar, ketua umum mendukung itu secara pribadi dan kebetulan beliau ketua umum POM saja,” terang Kusmayadi.
Seperti dirinya misalkan, juga telah memutuskan akan mendukung siapa di Pilgub Kalbar 2024 ini. Secara pribadi ia jelas-jelas akan mendukung pasangan Sutarmidji dan Didi Haryono. Alasannya tentu banyak, salah satunya bukti kinerja yang sudah diberikan Sutarmidji selama ia menjabat pada periode sebelumnya.
“Dan saya pun secara pribadi juga (sudah) mempunyai pilihan, yaitu mendukung keberlanjutan, karena saya memandang Pak Sutarmidji harus meneruskan kepemimpinannya dalam membangun Kalbar,” tegas Kusmayadi.
“Kalau ada yang bilang Pak Midji hanya bangun Kota Pontianak, bisa adu data dulu,” tambahnya.
Sedikit soal kepemimpinan Sutarmidji, Kusmayadi menilai kalau Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu memang harus menuntaskan janji-janjinya, yang sempat terhambat lantaran adanya pandemi Covid-19.
“Dan wajar saja Pak Midji endak bisa memenuhi janji-janji beliau, karena selama 5 tahun beliau jadi gubernur, 3 tahun APBD dipangkas untuk penanganan Covid. Jadi kalau bilang beliau endak bisa bangun seluruh kalbar, kite harus objektif melakukan penilaian,” tandasnya. (Jau)
Comment