KalbarOnline, Mempawah – Usai menggelar kampanye dialogis di Desa Pasir, calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji kembali melaksanakan silaturahmi dan sosialisasi di Jalan Manunggal, Dusun Sekip II, Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Sabtu (12/10/2024) siang. Di sana, Gubernur Kalbar periode 2018 – 2023 itu kembali melayani tanya jawab ratusan warga yang hadir.
Salah satu persoalan yang dikemukakan warga adalah soal kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di mana masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Untuk itu, Midji-sapaan karibnya meminta masyarakat, dan aparat desa setempat aktif mengajukan warga tidak mampu agar mendapat bantuan program PBI BPJS Kesehatan.
“Soal BPJS harus segera diurus, jangan nunggu sakit baru diurus, karena kita tidak tahu kapan bisa sakit. Karena orang yang kaya raya pun, jika sudah jatuh sakit, bisa menjadi miskin, makanya perlu BPJS Kesehatan, agar dapat pengobatan gratis,” ujarnya.
Midji menjelaskan, setiap tahun pemerintah provinsi (pemprov) selalu menyediakan anggaran untuk bantuan premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat tak mampu. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar per tahun.
“Belum lagi bantuan pembayaran iuran dari pemerintah pusat juga ada. Harusnya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), masyarakat tidak mampu (semua) harus dapat (program PBI) BPJS Kesehatan,” katanya.
Terkait pendidikan, Midji mengatakan, memang sejauh ini untuk SMA/SMK dan SLB negeri se-Kalbar sudah gratis. Kemudian bagi pelajar yang kurang mampu juga ada bantuan seragam lengkap dari Pemprov Kalbar.
“Tinggal ngomong saja dengan kepala sekolah, kalau tidak mampu membeli seragam, (pemprov) menyiapkan 30 ribu set setiap tahunnya. Kemudian kalau sekolah yang swasta tapi pengelolaannya bagus kita bantu, harus punya kualitas baru kita bantu. Insya Allah kalau ada anak yang pintar, tapi tidak mampu, beasiswa banyak, boleh disampaikan,” ungkap Midji.
Sementara untuk sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag), seperti Madrasah Aliyah, Midji menjelaskan sejauh ini belum ada skema pembiayaan dari pemerintah daerah (pemda) untuk bisa membantu. Sehingga ke depan, menurutnya perlu dibuat aturan pendukung, agar secara legalitas pemda bisa ikut membantu. Minimal untuk program sekolah gratis, sehingga para pelajar di sekolah-sekolah tersebut tak perlu lagi membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
“Madrasah aliyah baik swasta maupun negeri itu di bawah kemenag bukan di bawah gubernur (pemprov), sehingga kalau kita bantu akan bisa salah. Nanti saya akan buat aturan madrasah aliyah negeri maupun swasta kita maunya diperlakukan sama dengan SMA/SMK negeri. Saya maunya semua anak Kalbar paling tidak (harus) tamat SMA sederajat,” tutup Midji.
Sebelumnya, salah seorang warga, Imamah mendoakan agar Sutarmidji bisa kembali terpilih sebagai gubernur Kalbar. Ia berharap program sekolah gratis yang sudah berjalan selama ini bisa terus dilanjutkan. Tidak hanya bagi pelajar SMA/SMK, dan SLB negeri saja, tetapi juga diperluas untuk pelajar lainnya.
“Mudah-mudahan Bapak Sutarmidji terpilih lagi menjadi gubernur Kalbar, tidak hanya program tahfiz Alquran tapi juga memberikan beasiswa bantuan bagi pelajar tidak mampu semakin banyak, minimal (sekolah) digratiskan. Tidak hanya untuk SMA dan SMK negeri, tapi juga yang setara (Madrasah Aliyah) juga dapat bantuan beasiswa,” harapnya. (**)
Comment