KALBARONLINE.com – Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid V, guna mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan skandal mega korupsi di Kabupaten Melawi dan segera memanggil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, yang diduga kuat terlibat dalam skandal mega korupsi tersebut.
Kamaksi kembali turun ke jalan tepat di hari ulang tahun Dadi Sunarya Usfa Yursa tanggal 24 Februari dengan aksi yang lebih militan, yakji membakar ban di depan Gedung KPK sebagai simbol kemarahan aktivis nasional atas dugaan skandal mega korupsi Bupati Melawi.
“Saat ini kami menilai Melawi darurat korupsi, KPK harus segera bertindak periksa dan tahan Bupati Melawi Dadi Sunarya diduga perampok APBD Kabupaten Melawi Kalimantan Barat,” tegas Joko Priyoski, Ketua Umum DPP Kamaksi.
Ia menyebut, bahwa sejumlah dugaan skandal mega korupsi telah dilaporkan Kamaksi ke KPK antara lain:
1. Lonjakan Drastis Kekayaan Dadi.
Harta kekayaan Bupati Dadi diduga melonjak hingga Rp 100 miliar, tidak sebanding dengan PAD Melawi.
Dugaan praktik KKN dalam akumulasi kekayaan selama menjabat.
2. Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih.
Hanya 10% proyek terealisasi dari total 11 desa, dengan dugaan kerugian negara Rp 25 miliar.
3. Kolusi dalam Pembebasan Pajak Perusahaan.
Dugaan nihilnya pembayaran pajak oleh tujuh perusahaan, yang seharusnya menyumbang Rp 70 miliar ke kas daerah
4. Dugaan Penggelapan Anggaran Bibit Ternak.
Dugaan pengadaan fiktif bibit ternak dengan anggaran Rp 25 miliar
5. Dugaan Penyimpangan APBD dan Indikasi defisit anggaran Rp 81 miliar pada 2022, mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah di Melawi yang tidak transparan.
Ketua Umum DPP Kamaksi dan juga Kornas KEA ’98 (Kaukus Eksponen Aktivis ’98) yang kerap disapa Jojo mengatakan, pihaknya mempunyai data defisit dan utang Pemda Melawi ke pihak ketiga hasil reviu Inspektorat.
“Kami mencermati ada beberapa proyek penggunaan anggaran yang cukup besar tidak tepat sasaran, tidak efektif dan tidak efisien berpotensi terjadi kebocoran anggaran seperti kegiatan yang berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi tahun anggaran 2024,” katanya.
Secara rinci ia menjelaskan, yaitu:
– Pengadaan Bibit Ternak Sapi, Jumlah Anggaran Rp. 3.142.380.000,-
– Pengadaan Bibit Ternak Babi, Jumlah Anggaran Rp. 1.638.888,300,-
– Pengadaan Benih dan Pakan Ikan, Jumlah Anggaran Rp. 8.180.969.426,-
– Pengadaan Bibit Buah-Buahan, Jumlah Anggaran Rp. 2.509.163.229,-
– Pembuatan Kandang Ternak Sapi, Jumlah Anggaran Rp. 2.658.050.000,-
– Pembuatan Kandang Ternak Babi, Jumlah Anggaran Rp. 683.184.112,-
– Pembuatan Kandang Ternak Ayam, Jumlah Anggaran Rp. 1.748.796.932,-
– Pembuatan Jalan Usaha Tani, Jumlah Anggaran Rp. 1.662.030.000,-
– Pembuatan Jalan Usaha Produksi, Jumlah Anggaran Rp. 917.100.000,-
– Pembuatan Kolam Ikan, Jumlah Anggaran Rp. 1.561.825.000,-
“Dari hasil investigasi Kamaksi, patut diduga terjadi kebobrokan dalam pengelolaan APBD Melawi hingga terjadi kebocoran setiap tahunnya. Ketidakberesan pengelolaan APBD Melawi diduga hanya untuk kepentingan pribadi dan kolega Bupati Melawi hingga berujung ke dugaan praktik skandal mega korupsi yang melibatkan banyak pihak,” kata dia.
Kamaksi juga menduga, bahwa penggunaan dana transfer dari pusat untuk belanja barang dan jasa juga tak tepat sasaran dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Dicurigai proyek tersebut hanya akal-akalan saja.
Kamaksi pun bertekad untuk terus bergerak mendesak KPK hingga Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, dipanggil dan ditahan atas dugaan skandal mega korupsi di Kabupaten Melawi.
“Kami tidak akan diam dan terus bergerak hingga prinsip hukum ‘Fiat Justitia Ruat Caelum, Hendaklah Keadilan Ditegakkan Sekalipun Langit Akan Runtuh’, diterapkan dalam dugaan skandal mega korupsi tersebut. Tunduk ditindas atau bangkit melawan, berjuang tanpa kemenangan tiada akhir,” tutup Iqbal Wasekjend DPP Kamaksi. (**)
Comment