Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 05 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com – Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan mekanisme pencalonan ketua umum yang akan bertarung dalam kongres mendatang. Salah satu syarat penting: bakal calon wajib mengantongi dukungan minimal dari 20 persen PWI provinsi atau sekitar delapan provinsi. Yang menarik, proses pendaftaran calon ketua umum dibuka gratis alias tanpa biaya.
"Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia,” ujar Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, usai rapat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (4/8), dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai bagian dari proses pencalonan, SC juga membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri atas tujuh anggota SC dan tiga perwakilan dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC). Tiga nama dari OC tersebut adalah Ketua OC Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, dan Sekretaris TB Adhi.
Raja Parlindungan Pane menyatakan dukungannya atas keputusan tersebut. “Ini keputusan yang solid dan terbuka, kami menyambutnya dengan baik demi kelancaran kongres,” ujarnya.
Isu panas soal keikutsertaan PWI Provinsi Banten juga diselesaikan dalam rapat SC ini. Dua kubu—hasil konferensi provinsi dan konferensi luar biasa—keduanya dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025.
Meski Banten memiliki tiga suara, SC memutuskan hanya memberikan dua suara, yang akan dibagi masing-masing satu suara ke tiap kubu.
"Ini adalah keputusan yang mengedepankan semangat persatuan," tegas Raja Parlindungan Pane. Kedua pihak pun akan diundang khusus oleh SC dalam waktu dekat.
SC juga menyepakati bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan adalah data lama dari Kongres PWI 2023 di Bandung. Zulkifli menyebut keputusan itu merupakan bagian dari aspirasi dan kesepakatan dua Ketua Umum PWI yang tengah berseteru.
Tak hanya itu, SC dan OC juga menyetujui bahwa masa kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku lima tahun penuh hingga 2030. Keputusan ini diambil menyusul tidak normalnya jalannya organisasi setelah Kongres Bandung 2023, yang hanya berjalan setahun sebelum terjadi dualisme.
"Baru satu tahun sudah terjadi dualisme kepengurusan. Maka penting bagi kami menetapkan masa bakti kepengurusan mendatang selama lima tahun penuh," tegas Zulkifli.
OC menyampaikan bahwa persiapan teknis penyelenggaraan Kongres PWI 2025 sudah mencapai 70 persen. Rangkaian acara dijadwalkan berlangsung 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Kita akan menyampaikan undangan untuk seluruh peserta besok," pungkas Zulkifli. (Red)
KALBARONLINE.com – Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan mekanisme pencalonan ketua umum yang akan bertarung dalam kongres mendatang. Salah satu syarat penting: bakal calon wajib mengantongi dukungan minimal dari 20 persen PWI provinsi atau sekitar delapan provinsi. Yang menarik, proses pendaftaran calon ketua umum dibuka gratis alias tanpa biaya.
"Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia,” ujar Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, usai rapat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (4/8), dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai bagian dari proses pencalonan, SC juga membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri atas tujuh anggota SC dan tiga perwakilan dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC). Tiga nama dari OC tersebut adalah Ketua OC Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, dan Sekretaris TB Adhi.
Raja Parlindungan Pane menyatakan dukungannya atas keputusan tersebut. “Ini keputusan yang solid dan terbuka, kami menyambutnya dengan baik demi kelancaran kongres,” ujarnya.
Isu panas soal keikutsertaan PWI Provinsi Banten juga diselesaikan dalam rapat SC ini. Dua kubu—hasil konferensi provinsi dan konferensi luar biasa—keduanya dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025.
Meski Banten memiliki tiga suara, SC memutuskan hanya memberikan dua suara, yang akan dibagi masing-masing satu suara ke tiap kubu.
"Ini adalah keputusan yang mengedepankan semangat persatuan," tegas Raja Parlindungan Pane. Kedua pihak pun akan diundang khusus oleh SC dalam waktu dekat.
SC juga menyepakati bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan adalah data lama dari Kongres PWI 2023 di Bandung. Zulkifli menyebut keputusan itu merupakan bagian dari aspirasi dan kesepakatan dua Ketua Umum PWI yang tengah berseteru.
Tak hanya itu, SC dan OC juga menyetujui bahwa masa kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku lima tahun penuh hingga 2030. Keputusan ini diambil menyusul tidak normalnya jalannya organisasi setelah Kongres Bandung 2023, yang hanya berjalan setahun sebelum terjadi dualisme.
"Baru satu tahun sudah terjadi dualisme kepengurusan. Maka penting bagi kami menetapkan masa bakti kepengurusan mendatang selama lima tahun penuh," tegas Zulkifli.
OC menyampaikan bahwa persiapan teknis penyelenggaraan Kongres PWI 2025 sudah mencapai 70 persen. Rangkaian acara dijadwalkan berlangsung 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Kita akan menyampaikan undangan untuk seluruh peserta besok," pungkas Zulkifli. (Red)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini