Nasional

Aksi Balasan Tom Lembong Pasca Terima Abolisi, Laporkan Seluruh Majelis Hakim hingga Auditor BPKP

	Oleh : adminkalbaronline
	Selasa, 05 Agustus 2025

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Mantan Menteri Perdagangan RI, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong melakukan aksi balasan pasca mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Abolisi yang diterimanya itu membuat proses peradilan terhadap Tom yang telah mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjaranya dihentikan.

Adapun langkah yang dilakukan Tom, yakni dengan secara resmi melaporkan seluruh majelis hakim yang memvonisnya ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Tak hanya itu, Tom juga melaporkan tim auditor perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke BPKP sendiri serta ke Ombudsman Republik Indonesia.

Kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi menyatakan, kalau pelaporan ini bukanlah sebagai bentuk balas dendam, melainkan dorongan untuk memperbaiki sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

“Kita ingin ada evaluasi, agar ke depan tidak terjadi ini proses, karena siapapun bisa loh diperlakukan seperti ini. Nah, ini yang Pak Tom tidak ingin. Nah, dia merasa selama prosesnya dia dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan dia di-backup sama masyarakat,” ujar Zaid, Senin (04/07/2025), seperti dilansir dari laman CNN Indonesia.

Laporkan Majelis Hakim

Sebagaimana diketahui, perkara Tom Lembong diadili oleh hakim ketua Dennie Arsan Fatrika dengan anggota Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah. Ketiganya dilaporkan karena tidak memberikan dissenting opinion dalam putusan yang dijatuhkan.

Zaid menyebut, bahwa salah satu hakim anggota dalam perkara tersebut dianggap tidak menjunjung asas presumption of innocence (praduga tak bersalah), melainkan mengedepankan presumption of guilty.

“Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang sudah bersalah tinggal dicari saja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan," tambahnya.

Dugaan Maladministrasi oleh Tim Audit BPKP

Selain hakim, tim auditor kerugian negara dari BPKP juga menjadi sorotan. Tom melaporkan mereka atas dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan maladministrasi dalam proses penghitungan kerugian negara.

Untuk laporan ke Ombudsman, telah teregister dengan nomor 56/VIII/2025, sementara ke BPKP dengan nomor 55/VIII/2025.

Lagi-lagi, Zaid menyebutkan, kalau laporan ini dimaksudkan agar ke depannya tidak ada lagi orang yang merasakan apa yang telah dirasakan kliennya tersebut.

"Penegakan hukum harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta asas presumption of innocence," jelasnya.

Berikut adalah susunan Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaporkan:

1. Miswan Nasution – Koordinator Investigasi Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN, dan badan lainnya.

2. Kristiyanto – Pengendali Teknis.

3. Khusnul Khotimah – Ketua Tim.

4. John Michel – Anggota Tim.

5. Sigit Sukhem – Anggota Tim.

6. M. Amirul Mu’min – Anggota Tim.

Pengacara Tom lainnya, Ari Yusuf Amir juga menegaskan, bahwa audit dalam kasus ini tidak profesional.

“Auditnya salah. Tidak profesional,” tegas pengacara Tom lainnya, Ari Yusuf Amir. (**)

KALBARONLINE.com - Mantan Menteri Perdagangan RI, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong melakukan aksi balasan pasca mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Abolisi yang diterimanya itu membuat proses peradilan terhadap Tom yang telah mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjaranya dihentikan.

Adapun langkah yang dilakukan Tom, yakni dengan secara resmi melaporkan seluruh majelis hakim yang memvonisnya ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Tak hanya itu, Tom juga melaporkan tim auditor perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke BPKP sendiri serta ke Ombudsman Republik Indonesia.

Kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi menyatakan, kalau pelaporan ini bukanlah sebagai bentuk balas dendam, melainkan dorongan untuk memperbaiki sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Laporkan Majelis Hakim

Zaid menyebut, bahwa salah satu hakim anggota dalam perkara tersebut dianggap tidak menjunjung asas presumption of innocence (praduga tak bersalah), melainkan mengedepankan presumption of guilty.

“Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang sudah bersalah tinggal dicari saja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan," tambahnya.

Dugaan Maladministrasi oleh Tim Audit BPKP

Selain hakim, tim auditor kerugian negara dari BPKP juga menjadi sorotan. Tom melaporkan mereka atas dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan maladministrasi dalam proses penghitungan kerugian negara.

Untuk laporan ke Ombudsman, telah teregister dengan nomor 56/VIII/2025, sementara ke BPKP dengan nomor 55/VIII/2025.

Lagi-lagi, Zaid menyebutkan, kalau laporan ini dimaksudkan agar ke depannya tidak ada lagi orang yang merasakan apa yang telah dirasakan kliennya tersebut.

"Penegakan hukum harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta asas presumption of innocence," jelasnya.

Berikut adalah susunan Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaporkan:

1. Miswan Nasution – Koordinator Investigasi Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN, dan badan lainnya.

2. Kristiyanto – Pengendali Teknis.

3. Khusnul Khotimah – Ketua Tim.

4. John Michel – Anggota Tim.

5. Sigit Sukhem – Anggota Tim.

6. M. Amirul Mu’min – Anggota Tim.

Pengacara Tom lainnya, Ari Yusuf Amir juga menegaskan, bahwa audit dalam kasus ini tidak profesional.

“Auditnya salah. Tidak profesional,” tegas pengacara Tom lainnya, Ari Yusuf Amir. (**)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Sosialisasi Pajak GO Katan Rampung di Pontianak Utara, Bapenda Apresiasi Warga yang Taat Bayar Pajak

Selasa, 05 Agustus 2025

Artikel Sebelumnya

SC Tetapkan Syarat Pencalonan Ketua Umum PWI 2025: Minimal Didukung 8 Provinsi, Gratis!

Selasa, 05 Agustus 2025

Berita terkait

Menkum: Abolisi dan Amnesti Presiden kepada Tom Lembong dan Hasto Demi Menjaga Kondusivitas dan Merajut Persaudaraan Antar Anak Bangsa

Jumat, 01 Agustus 2025

Vonis 4,5 Tahun untuk Tom Lembong, Hakim: Tak Nikmati Uang Korupsi Gula

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Aksi Balasan Tom Lembong Pasca Terima Abolisi, Laporkan Seluruh Majelis Hakim hingga Auditor BPKP

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Sosialisasi Pajak GO Katan Rampung di Pontianak Utara, Bapenda Apresiasi Warga yang Taat Bayar Pajak

SC Tetapkan Syarat Pencalonan Ketua Umum PWI 2025: Minimal Didukung 8 Provinsi, Gratis!

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Aksi Balasan Tom Lembong Pasca Terima Abolisi, Laporkan Seluruh Majelis Hakim hingga Auditor BPKP

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Sosialisasi Pajak GO Katan Rampung di Pontianak Utara, Bapenda Apresiasi Warga yang Taat Bayar Pajak

SC Tetapkan Syarat Pencalonan Ketua Umum PWI 2025: Minimal Didukung 8 Provinsi, Gratis!

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter