Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 31 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com - Kejutan politik kembali terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Di mana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengusulkan pemberian abolisi atau penghapusan pidana serta amnesti atau pengampunan kepada dua tokoh yang tersangkut kasus korupsi, yakni mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Usulan Prabowo tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/07/2025) malam.
"Persetujuan terhadap surat presiden R43/Pers/ tanggal 30 Juli tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," terang Dasco, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam kasusnya, Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara atas dugaan korupsi impor gula. Sementara kepada Hasto, Prabowo juga mengajukan amnesti. Hasto Kristiyanto sebelumnya juga telah divonis penjara selama 3,5 tahun dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
"Surat presiden 42 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," terang Dasco.
Langkah Prabowo ini tentu saja memicu perdebatan di publik, karena menyentuh aspek penting dari penegakan hukum dan integritas politik di Indonesia. Pemberian abolisi dan amnesti terhadap kasus korupsi sendiri bukan hal lazim dan bisa menjadi preseden dalam sejarah hukum Indonesia.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK maupun Mahkamah Agung terkait usulan ini. (**)
KALBARONLINE.com - Kejutan politik kembali terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Di mana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengusulkan pemberian abolisi atau penghapusan pidana serta amnesti atau pengampunan kepada dua tokoh yang tersangkut kasus korupsi, yakni mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Usulan Prabowo tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/07/2025) malam.
"Persetujuan terhadap surat presiden R43/Pers/ tanggal 30 Juli tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," terang Dasco, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam kasusnya, Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara atas dugaan korupsi impor gula. Sementara kepada Hasto, Prabowo juga mengajukan amnesti. Hasto Kristiyanto sebelumnya juga telah divonis penjara selama 3,5 tahun dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
"Surat presiden 42 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," terang Dasco.
Langkah Prabowo ini tentu saja memicu perdebatan di publik, karena menyentuh aspek penting dari penegakan hukum dan integritas politik di Indonesia. Pemberian abolisi dan amnesti terhadap kasus korupsi sendiri bukan hal lazim dan bisa menjadi preseden dalam sejarah hukum Indonesia.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK maupun Mahkamah Agung terkait usulan ini. (**)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini