Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Sabtu, 16 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com - Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Ketapang (KMP2K) bersama sejumlah insan pers menggelar acara coffee morning di Kopi Kampung Amoy, Jalan Agus Salim, Ketapang, Sabtu (16/08/2025) pagi.
Diskusi ini mengangkat tema “175 Hari Kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Ketapang Alexander Wilyo-Jamhuri Amir,” dengan sub tema “Peran Serta Masyarakat Menuju Ketapang Maju dan Energi Baru.”
Ketua Umum KMP2K, Suryadi didampingi Sekretaris, Hikmat Siregar, menyampaikan evaluasi capaian 175 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Menurutnya, secara umum progres pembangunan sejalan dengan visi “Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri".
“Dalam beberapa sektor, ada peningkatan yang cukup terasa, terutama terkait infrastruktur, SDM, perekonomian, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, masih ada hal-hal mendasar yang harus segera dibenahi,” ujar Hikmat Siregar.
Salah satu persoalan yang disorot KMP2K adalah kondisi drainase dalam kota, seperti di depan Polsek Kota - Delta Pawan, yang setiap musim hujan dipastikan banjir.
“Hal ini seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak setiap kali hujan turun,” tambahnya.
Selain itu, KMP2K juga menyinggung persoalan investasi yang dinilai lebih banyak mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dibanding memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seringkali investor masuk dengan narasi peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tapi dampaknya justru merusak lingkungan. Misalnya, perambahan hutan berkedok hutan tanaman industri atau aktivitas tambang yang mengurangi sumber air dan merugikan pertanian masyarakat,” jelas Suryadi.
Dalam diskusi itu, KMP2K dan insan pers sepakat mendorong Pemkab dan DPRD Ketapang untuk lebih selektif dalam membuat kebijakan daerah, khususnya terkait perizinan investasi.
Tak hanya itu, KMP2K juga menyinggung progres Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam bidang pencegahan korupsi. Salah satunya adalah inventarisasi dan penilaian ulang aset negara/daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 75 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
“Kebijakan ini penting agar aset daerah benar-benar tercatat, termanfaatkan, dan tidak hilang begitu saja,” pungkas Hikmat. (Adi LC)
KALBARONLINE.com - Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Ketapang (KMP2K) bersama sejumlah insan pers menggelar acara coffee morning di Kopi Kampung Amoy, Jalan Agus Salim, Ketapang, Sabtu (16/08/2025) pagi.
Diskusi ini mengangkat tema “175 Hari Kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Ketapang Alexander Wilyo-Jamhuri Amir,” dengan sub tema “Peran Serta Masyarakat Menuju Ketapang Maju dan Energi Baru.”
Ketua Umum KMP2K, Suryadi didampingi Sekretaris, Hikmat Siregar, menyampaikan evaluasi capaian 175 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Menurutnya, secara umum progres pembangunan sejalan dengan visi “Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri".
“Dalam beberapa sektor, ada peningkatan yang cukup terasa, terutama terkait infrastruktur, SDM, perekonomian, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, masih ada hal-hal mendasar yang harus segera dibenahi,” ujar Hikmat Siregar.
Salah satu persoalan yang disorot KMP2K adalah kondisi drainase dalam kota, seperti di depan Polsek Kota - Delta Pawan, yang setiap musim hujan dipastikan banjir.
“Hal ini seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak setiap kali hujan turun,” tambahnya.
Selain itu, KMP2K juga menyinggung persoalan investasi yang dinilai lebih banyak mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dibanding memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seringkali investor masuk dengan narasi peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tapi dampaknya justru merusak lingkungan. Misalnya, perambahan hutan berkedok hutan tanaman industri atau aktivitas tambang yang mengurangi sumber air dan merugikan pertanian masyarakat,” jelas Suryadi.
Dalam diskusi itu, KMP2K dan insan pers sepakat mendorong Pemkab dan DPRD Ketapang untuk lebih selektif dalam membuat kebijakan daerah, khususnya terkait perizinan investasi.
Tak hanya itu, KMP2K juga menyinggung progres Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam bidang pencegahan korupsi. Salah satunya adalah inventarisasi dan penilaian ulang aset negara/daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 75 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
“Kebijakan ini penting agar aset daerah benar-benar tercatat, termanfaatkan, dan tidak hilang begitu saja,” pungkas Hikmat. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini