Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 26 September 2025 |
KALBARONLINE.com – Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk - Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama - Sei Sederam di Dinas PU Kabupaten Mempawah tahun 2015, disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa Ria Norsan akhirnya memutuskan lompat ke dekapan hangat partai berlambang burung garuda emas, Gerindra.
Tak sebatas itu, dengan bergabungnya menjadi kader di partai penguasa, ia diharapkan dapat selamat dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari sini, Norsan pun kerap dikabarkan bolak-balik menghadap Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Harap-harap bisa “diakomodir”.
Namun isu itu jelas-jelas dibantah oleh Ria Norsan, saat menggelar jumpa pers di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (26/09/2025). Menurut Norsan, bukan ia yang ingin bergabung ke partai Prabowo, melainkan pihak Gerindra lah yang meminta Norsan sebagai kader, bahkan dijanjikan sebagai Ketua DPD Partai Gerindra. Jauh sebelum nama Yuliansyah muncul.
“Nah inilah simpang siur berita nih. Dengar dulu ya. Saya itukan dulu sebagai Ketua Partai Golkar. Inilah saya lihat berita macam-macam. Memang selama ini saya diam. Tidak berbalas pantun. Makanya saya diminta oleh teman bertemu media. Saya senang sebenarnya ketemu. Supaya berita tidak liar,” katanya.
“Jadi dulu saya Ketua Golkar (Kalbar), mau maju pilkada, kan saya dikeluarkan dari Golkar. Betul ndak tuh? Berarti saya tidak berhak memakai Golkar lagi. Kebetulan ada yang nawarkan partai dan cukup kursi, saya maju dengan PDIP, Hanura dan PPP,” lanjutnya.
“Sebelum itu, setelah saya dikeluarkan dari Golkar, ada tawaran dari Gerindra waktu itu untuk meminta saya menjadi Ketua Gerindra Kalbar. Sebelum Yuliansyah. Cuma saya bilang, nanti dulu, saya berjuang di pilkada dulu, kalau saya menang pilkada, saya masuk. Kalau seandainya saya tidak menang, tidak (masuk). Santai saja menikmati hari tua,” terang Norsan.
Sebagai informasi, jumpa pers yang dilakukan ini sebelumnya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga titik lokasi selama dua hari, yakni di Rumah Dinas Bupati Mempawah pada Rabu (24/09/2025), kemudian di rumah kediaman pribadi Ria Norsan di Jalan Airlangga Kota Pontianak serta Pendopo Gubernur Kalbar pada Kamis (25/09/2025).
Penggeledahan itu difokuskan untuk mencari bukti keterkaitan Ria Norsan dengan dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk - Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama - Sei Sederam di Dinas PU Kabupaten Mempawah tahun 2015.
“Kemudian saya maju (pilkada) menang. Saya tepati janji saya. pada waktu itu saya diundang di Hambalang, untuk diserahkan KTA bersama 8 gubernur lainnya, termasuk Kalteng, Sumatera Utara, dan lainnya. Tapi waktu itu saya pas lagi sakit, tidak bisa hadir. Setelah itu saya dipanggil Sekretaris Gerindra Pak Ahmad Muzani untuk menerima penyerahan KTA Gerindra. saya datang ke sana dan menerima KTA itu,” lanjut Norsan bercerita.
Ia mengaku bahwa kasus ini pernah muncul pada 2018, namun tenggelam. Kemudian muncul lagi pada 2025—pasca beberapa saat dia dilantik sebagai Gubernur Kalbar.
“Nah berita ini kalau tak salah saya muncul tanggal 23 April 2025. Beberapa bulan setelah dilantik. Saya dilantik 20 Februari 2025. Sebelum saya dilantik, saya itu sudah dapat KTA. Bahkan dikatakan saya ke Hambalang itu minta pembelaan. Ndak. Saya ke Hambalang itu sebelum ribut-ribut (pemberitaan terkait KPK),” kata dia. (**)
KALBARONLINE.com – Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk - Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama - Sei Sederam di Dinas PU Kabupaten Mempawah tahun 2015, disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa Ria Norsan akhirnya memutuskan lompat ke dekapan hangat partai berlambang burung garuda emas, Gerindra.
Tak sebatas itu, dengan bergabungnya menjadi kader di partai penguasa, ia diharapkan dapat selamat dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari sini, Norsan pun kerap dikabarkan bolak-balik menghadap Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Harap-harap bisa “diakomodir”.
Namun isu itu jelas-jelas dibantah oleh Ria Norsan, saat menggelar jumpa pers di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (26/09/2025). Menurut Norsan, bukan ia yang ingin bergabung ke partai Prabowo, melainkan pihak Gerindra lah yang meminta Norsan sebagai kader, bahkan dijanjikan sebagai Ketua DPD Partai Gerindra. Jauh sebelum nama Yuliansyah muncul.
“Nah inilah simpang siur berita nih. Dengar dulu ya. Saya itukan dulu sebagai Ketua Partai Golkar. Inilah saya lihat berita macam-macam. Memang selama ini saya diam. Tidak berbalas pantun. Makanya saya diminta oleh teman bertemu media. Saya senang sebenarnya ketemu. Supaya berita tidak liar,” katanya.
“Jadi dulu saya Ketua Golkar (Kalbar), mau maju pilkada, kan saya dikeluarkan dari Golkar. Betul ndak tuh? Berarti saya tidak berhak memakai Golkar lagi. Kebetulan ada yang nawarkan partai dan cukup kursi, saya maju dengan PDIP, Hanura dan PPP,” lanjutnya.
“Sebelum itu, setelah saya dikeluarkan dari Golkar, ada tawaran dari Gerindra waktu itu untuk meminta saya menjadi Ketua Gerindra Kalbar. Sebelum Yuliansyah. Cuma saya bilang, nanti dulu, saya berjuang di pilkada dulu, kalau saya menang pilkada, saya masuk. Kalau seandainya saya tidak menang, tidak (masuk). Santai saja menikmati hari tua,” terang Norsan.
Sebagai informasi, jumpa pers yang dilakukan ini sebelumnya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga titik lokasi selama dua hari, yakni di Rumah Dinas Bupati Mempawah pada Rabu (24/09/2025), kemudian di rumah kediaman pribadi Ria Norsan di Jalan Airlangga Kota Pontianak serta Pendopo Gubernur Kalbar pada Kamis (25/09/2025).
Penggeledahan itu difokuskan untuk mencari bukti keterkaitan Ria Norsan dengan dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk - Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama - Sei Sederam di Dinas PU Kabupaten Mempawah tahun 2015.
“Kemudian saya maju (pilkada) menang. Saya tepati janji saya. pada waktu itu saya diundang di Hambalang, untuk diserahkan KTA bersama 8 gubernur lainnya, termasuk Kalteng, Sumatera Utara, dan lainnya. Tapi waktu itu saya pas lagi sakit, tidak bisa hadir. Setelah itu saya dipanggil Sekretaris Gerindra Pak Ahmad Muzani untuk menerima penyerahan KTA Gerindra. saya datang ke sana dan menerima KTA itu,” lanjut Norsan bercerita.
Ia mengaku bahwa kasus ini pernah muncul pada 2018, namun tenggelam. Kemudian muncul lagi pada 2025—pasca beberapa saat dia dilantik sebagai Gubernur Kalbar.
“Nah berita ini kalau tak salah saya muncul tanggal 23 April 2025. Beberapa bulan setelah dilantik. Saya dilantik 20 Februari 2025. Sebelum saya dilantik, saya itu sudah dapat KTA. Bahkan dikatakan saya ke Hambalang itu minta pembelaan. Ndak. Saya ke Hambalang itu sebelum ribut-ribut (pemberitaan terkait KPK),” kata dia. (**)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini