Pontianak

Sepanjang 2025, DP3A Kalbar Tangani Hampir 100 Kasus TPPO, Mayoritas Korban Perempuan dan Anak

	Oleh : adminkalbaronline
	Rabu, 26 November 2025

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO).

Pembentukan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (26/11/2025), yang ditandai dengan pembacaan deklarasi dan komitmen bersama penanganan TPPO tahun 2025.

Gugus tugas tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemprov Kalbar, pemerintah kabupaten/kota, DP3A, Polda Kalbar, BP3MI, Kejaksaan Tinggi, hingga instansi terkait lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar, Herkulana Mekarryani mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menangani pemulangan hampir seratus korban TPPO di Kalbar.

Ia menyebut, dari sata itu, rata-rata korban merupakan perempuan dan anak. Banyak di antaranya mengalami kondisi kesehatan memprihatinkan saat dipulangkan, seperti tunarungu hingga stroke.

Ia juga mengungkap munculnya beragam modus baru terkait TPPO yang menyasar masyarakat Kalbar. Selain modus lama berupa tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga, para pelaku kini menggunakan modus yang lebih variatif.

“Modus saat ini adalah untuk sebagai tim olahraga sepak bola, kemudian penerjemah (bahasa) Mandarin, kemudian sebagai penyanyi, jadi penyanyi di kafe dengan gaji yang tinggi, kemudian magang dan penerjemah bahasa,” ungkapnya Herkulana.

Ia melanjutkan, bahwa korban tergiur untuk bekerja di luar negeri, terutama Malaysia, karena dijanjikan upah yang cukup besar. Mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 150 juta.

“Dibidang IT dijanjikan Rp 150 juta perbulan, nah penyanyi itu bisa lebih dari itu. Tau-taunya sudah sampai di Malaysia yang bersangkutan dibawa ke Kamboja,” ungkapnya.

DPPPA Kalbar juga mencatat, sejumlah wilayah perbatasan menjadi titik rawan terjadinya kasus TPPO. “Data menunjukkan Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Bengkayang sebagai daerah paling rawan,” jelas Herkulana.

Untuk memperkuat pencegahan, DPPPA bersama lima pemerintah kabupaten itu telah melakukan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Langkah ini juga didukung Polda Kalbar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga BP3MI.

“Kolaborasi dengan Polda Kalbar dan provost membuat penanganan kasus lebih cepat. Kami juga bekerja sama dengan BP3MI karena hampir setiap minggu menerima deportasi pekerja migran bermasalah dari Malaysia,” terangnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Politik Pemprov Kalbar, Natalia Karyawati yang mewakili Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa kasus perdagangan orang tidak terlepas dari faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

“Kalau kita melihat akar dari permasalahan, tentu perekonomian dan juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah,” ungkap Natalia.

“Untuk itu, pemerintah terus berupaya, melalui visi dan misi gubernur maupun wakil gubernur meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemerintah berupaya membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya,” tambahnya.

Natalia mengatakan, pemerintah provinsi terus berupaya untuk menekan kasus TPPO, salah satunya bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku maupun sindikat perdagangan orang.

“Untuk penanganannya, kita terus meningkatkan kerja sama dengan kepolisian agar dapat menindak tegas pelaku-pelaku ataupun sindikat. Karena di sini kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi kita dengan berbagai pihak stakeholder yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya. (Lid)

Gugus tugas tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemprov Kalbar, pemerintah kabupaten/kota, DP3A, Polda Kalbar, BP3MI, Kejaksaan Tinggi, hingga instansi terkait lainnya.

Ia menyebut, dari sata itu, rata-rata korban merupakan perempuan dan anak. Banyak di antaranya mengalami kondisi kesehatan memprihatinkan saat dipulangkan, seperti tunarungu hingga stroke.

Ia melanjutkan, bahwa korban tergiur untuk bekerja di luar negeri, terutama Malaysia, karena dijanjikan upah yang cukup besar. Mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 150 juta.

“Dibidang IT dijanjikan Rp 150 juta perbulan, nah penyanyi itu bisa lebih dari itu. Tau-taunya sudah sampai di Malaysia yang bersangkutan dibawa ke Kamboja,” ungkapnya.

“Kalau kita melihat akar dari permasalahan, tentu perekonomian dan juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah,” ungkap Natalia.

Natalia mengatakan, pemerintah provinsi terus berupaya untuk menekan kasus TPPO, salah satunya bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku maupun sindikat perdagangan orang.

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Bangun Komitmen Bersama, Wabup Kapuas Hulu Hadiri Rakor Pencegahan TPPO Tingkat Provinsi

Rabu, 26 November 2025

Artikel Sebelumnya

Komitmen Pemkot Pontianak Babat Habis Praktik Premanisme di Semua Lini

Rabu, 26 November 2025

Berita terkait

Komnas HAM RI Ungkap Perempuan dan Anak Paling Banyak Jadi Korban TPPO

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Sepanjang 2025, DP3A Kalbar Tangani Hampir 100 Kasus TPPO, Mayoritas Korban Perempuan dan Anak

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Bangun Komitmen Bersama, Wabup Kapuas Hulu Hadiri Rakor Pencegahan TPPO Tingkat Provinsi

Komitmen Pemkot Pontianak Babat Habis Praktik Premanisme di Semua Lini

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Sepanjang 2025, DP3A Kalbar Tangani Hampir 100 Kasus TPPO, Mayoritas Korban Perempuan dan Anak

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Bangun Komitmen Bersama, Wabup Kapuas Hulu Hadiri Rakor Pencegahan TPPO Tingkat Provinsi

Komitmen Pemkot Pontianak Babat Habis Praktik Premanisme di Semua Lini

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter