Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 12 Januari 2026 |
KALBARONLINE.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (10/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy memberikan pengarahan strategis terkait percepatan layanan publik, pembenahan pola karier pegawai, hingga penguatan digitalisasi sistem kepegawaian.
Dalam arahannya, Ossy menegaskan bahwa fokus utama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat ini adalah menuntaskan tunggakan layanan pertanahan. Secara nasional, jumlah tunggakan yang semula mencapai sekitar 200 ribu berkas pada November lalu, berhasil ditekan menjadi 130 ribu berkas hanya dalam kurun dua bulan.
“Kalimantan Barat menunjukkan progres yang luar biasa. Dari 12.615 berkas, kini tersisa 7.620. Khusus Mempawah, saya apresiasi karena tinggal menyisakan 390 berkas tunggakan. Ini membuktikan jika ada kemauan kuat dan persatuan, kita bisa memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, sekitar 75 hingga 80 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan layanan yang cepat, bersih, prudent atau bijaksana, serta compliance atau patuh hukum. Untuk mendukung hal tersebut, Ossy meminta para kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahan melakukan klasterisasi penyelesaian tunggakan serta menempatkan sumber daya manusia terbaik di lini layanan.
Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy juga memaparkan visi menteri terkait perubahan struktur organisasi, khususnya peran kepala seksi. Ke depan, tengah digodok konsep agar kepala seksi tidak lagi bersifat tematik, seperti hanya mengurusi pengukuran atau pendaftaran, melainkan berbasis wilayah.
“Pak Menteri ingin kepala seksi bertindak sebagai ‘Kakantah kecil’ yang bertanggung jawab secara holistik atas beberapa kecamatan. Dari pengukuran sampai terbit sertifikat dikelola di sana, agar tidak terjadi ‘oper meja’ berlarut dan penyelesaian lebih tuntas,” jelasnya.
Terkait kesejahteraan dan kepastian karier pegawai, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Pola Karier. Dalam kebijakan baru tersebut, wilayah kerja dibagi menjadi tiga zona, yakni Barat, Tengah, dan Timur, dengan Kalimantan Barat kini diklasifikasikan masuk ke Zona Timur.
“Untuk naik ke eselon II, pegawai diharapkan memiliki pengalaman di tiga zona berbeda. Ini penting agar kepemimpinan kita punya perspektif nusantara yang luas,” tambah Ossy.
Selain itu, sistem informasi kepegawaian akan terus dimutakhirkan menuju otomasi penuh. Dengan dukungan teknologi dan kecerdasan buatan, sistem tersebut nantinya mampu memberikan peringatan jika seorang pegawai terlalu lama berada di satu posisi, sehingga rotasi dua tahunan dapat berjalan lebih adil dan objektif.
Ossy juga mendorong kepala kantor pertanahan untuk terus berinovasi dalam hal-hal sederhana namun berdampak langsung bagi kenyamanan masyarakat, seperti kepastian sistem antrean dan penyediaan ruang tunggu yang layak. Ia turut berpesan agar pengelolaan media sosial di setiap Kantah dilakukan secara aktif, edukatif, dan tetap menjaga etika serta kepekaan terhadap situasi.
“Boleh mengikuti tren, tapi harus disesuaikan dengan konteks. Jangan sampai kita mengunggah konten yang tidak sensitif di tengah situasi duka atau bencana,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Ossy Dermawan meminta seluruh jajaran tetap optimistis dan menjaga integritas dalam bekerja. Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi diskusi serta peninjauan langsung fasilitas layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (10/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy memberikan pengarahan strategis terkait percepatan layanan publik, pembenahan pola karier pegawai, hingga penguatan digitalisasi sistem kepegawaian.
Dalam arahannya, Ossy menegaskan bahwa fokus utama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat ini adalah menuntaskan tunggakan layanan pertanahan. Secara nasional, jumlah tunggakan yang semula mencapai sekitar 200 ribu berkas pada November lalu, berhasil ditekan menjadi 130 ribu berkas hanya dalam kurun dua bulan.
“Kalimantan Barat menunjukkan progres yang luar biasa. Dari 12.615 berkas, kini tersisa 7.620. Khusus Mempawah, saya apresiasi karena tinggal menyisakan 390 berkas tunggakan. Ini membuktikan jika ada kemauan kuat dan persatuan, kita bisa memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, sekitar 75 hingga 80 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan layanan yang cepat, bersih, prudent atau bijaksana, serta compliance atau patuh hukum. Untuk mendukung hal tersebut, Ossy meminta para kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahan melakukan klasterisasi penyelesaian tunggakan serta menempatkan sumber daya manusia terbaik di lini layanan.
Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy juga memaparkan visi menteri terkait perubahan struktur organisasi, khususnya peran kepala seksi. Ke depan, tengah digodok konsep agar kepala seksi tidak lagi bersifat tematik, seperti hanya mengurusi pengukuran atau pendaftaran, melainkan berbasis wilayah.
“Pak Menteri ingin kepala seksi bertindak sebagai ‘Kakantah kecil’ yang bertanggung jawab secara holistik atas beberapa kecamatan. Dari pengukuran sampai terbit sertifikat dikelola di sana, agar tidak terjadi ‘oper meja’ berlarut dan penyelesaian lebih tuntas,” jelasnya.
Terkait kesejahteraan dan kepastian karier pegawai, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Pola Karier. Dalam kebijakan baru tersebut, wilayah kerja dibagi menjadi tiga zona, yakni Barat, Tengah, dan Timur, dengan Kalimantan Barat kini diklasifikasikan masuk ke Zona Timur.
“Untuk naik ke eselon II, pegawai diharapkan memiliki pengalaman di tiga zona berbeda. Ini penting agar kepemimpinan kita punya perspektif nusantara yang luas,” tambah Ossy.
Selain itu, sistem informasi kepegawaian akan terus dimutakhirkan menuju otomasi penuh. Dengan dukungan teknologi dan kecerdasan buatan, sistem tersebut nantinya mampu memberikan peringatan jika seorang pegawai terlalu lama berada di satu posisi, sehingga rotasi dua tahunan dapat berjalan lebih adil dan objektif.
Ossy juga mendorong kepala kantor pertanahan untuk terus berinovasi dalam hal-hal sederhana namun berdampak langsung bagi kenyamanan masyarakat, seperti kepastian sistem antrean dan penyediaan ruang tunggu yang layak. Ia turut berpesan agar pengelolaan media sosial di setiap Kantah dilakukan secara aktif, edukatif, dan tetap menjaga etika serta kepekaan terhadap situasi.
“Boleh mengikuti tren, tapi harus disesuaikan dengan konteks. Jangan sampai kita mengunggah konten yang tidak sensitif di tengah situasi duka atau bencana,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Ossy Dermawan meminta seluruh jajaran tetap optimistis dan menjaga integritas dalam bekerja. Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi diskusi serta peninjauan langsung fasilitas layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini