KALBARONLINE.com – Kalimantan Barat menutup tahun anggaran 2025 dengan kondisi fiskal yang tetap kuat. Di tengah tantangan ekonomi global dan penyesuaian kebijakan nasional, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalbar tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan daerah.
Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp 12.980,92 miliar atau 104,54 persen dari target. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 29.982,95 miliar atau 95,79 persen dari pagu anggaran.
Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal yang cukup baik hingga akhir tahun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalbar tercatat sebesar Rp 9.756,75 miliar atau 94,45 persen. Belanja pegawai mencapai Rp 4.611,40 miliar atau 98,52 persen, sedangkan belanja barang terealisasi Rp 3.940,64 miliar atau 91,07 persen untuk mendukung layanan pemerintahan dan bantuan kepada masyarakat.
Belanja modal mencapai Rp 1.187,24 miliar atau 90,97 persen yang difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Selain itu, belanja bantuan sosial juga tersalurkan hampir seluruhnya, yakni Rp 17,47 miliar atau 99,42 persen, terutama untuk mendukung sektor pendidikan di bawah Kementerian Agama.
Dari sisi penerimaan, kinerja perpajakan di Kalimantan Barat cukup menonjol. Penerimaan pajak secara neto mencapai 98,06 persen dan menempatkan Kalbar di peringkat keempat nasional. Pertumbuhan penerimaan pajak juga tercatat sebesar 14,13 persen, tertinggi kedua secara nasional. Capaian ini didorong oleh sektor perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah.
Penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai juga mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang 2025, penerimaan Bea dan Cukai di Kalimantan Barat tumbuh 45,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total penerimaan mencapai Rp 664,4 miliar, jauh melampaui target Rp314,3 miliar, dengan komoditas kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya sebagai penyumbang utama.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang juga mencatat hasil positif. Hingga Desember 2025, realisasi PNBP mencapai Rp 49,8 miliar atau 113 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kegiatan lelang oleh KPKNL Pontianak dan Singkawang.
Nilai total BMN di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp 96,9 triliun atau sekitar 1,3 persen dari total BMN nasional, yang didominasi aset tanah serta jalan, jembatan, dan irigasi.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir 2025 mencapai Rp 20.226,20 miliar atau 96,45 persen. Dana Alokasi Umum tersalurkan hampir penuh, begitu juga Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Insentif Daerah yang telah terealisasi 100 persen.
Dukungan fiskal ini memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pelayanan publik dan pembangunan di Kalimantan Barat.
Dari sisi daerah, APBD konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat hingga 31 Desember 2025 mencatat pendapatan sebesar Rp 23.329,47 miliar dan belanja Rp 20.534,43 miliar. Dengan demikian, APBD mengalami surplus sebesar Rp 2.795,04 miliar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp 3,43 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk program tahun berikutnya.
Capaian tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Januari 2026 yang digelar pada 29 Januari 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan APBN tetap menjadi alat utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Menutup tahun 2025, APBN tetap bekerja menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Pendapatan negara melampaui target dan belanja diarahkan untuk layanan publik, pembangunan, serta perlindungan sosial masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Selain itu, APBN juga mendukung program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga akhir 2025 telah menjangkau 634.364 penerima manfaat melalui 272 satuan pelayanan. Per Januari 2026, jumlah penerima meningkat menjadi 877.222 orang atau sekitar 70 persen dari target.
Di bidang pendidikan, APBN juga mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Pontianak, Ketapang, dan Landak dengan total anggaran miliaran rupiah. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Sementara untuk penguatan ekonomi masyarakat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh KPP di Kalimantan Barat sepanjang 2025 mencapai Rp76,55 miliar kepada 66 debitur. Penyaluran terbesar dilakukan di Kota Pontianak dan difokuskan untuk mendukung sektor perumahan dan UMKM. (Lid)
