Home Realisasi PNBP Selalu Lampaui Target, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Lima Tahun Terakhir Cukup Positif
Nasional    

Realisasi PNBP Selalu Lampaui Target, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Lima Tahun Terakhir Cukup Positif

 Oleh : adminkalbaronline
Kamis, 18 September 2025
Realisasi PNBP Selalu Lampaui Target, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Lima Tahun Terakhir Cukup Positif
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi menyampaikan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (16/09/2025).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa capaian PNBP dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif serta selalu melampaui target.

"Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski pada 2021 terdapat anomali akibat dampak pandemi Covid-19, sejak 2022-2024 capaian kami telah menunjukkan hasil yang lebih dari optimal," ujar Pudji Prasetijanto Hadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja tentang Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan, di Gedung Nusantara, Jakarta.

Pada 2021, dari target Rp 2,44 triliun, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN hanya mencapai 91,65% akibat adanya pandemi Covid-19. Sementara itu, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN tembus di angka 118% atau Rp 2,63 triliun dari target Rp 2,33 triliun pada 2022 yakni 121,88% atau Rp 3,05 triliun dari target awal Rp 2,5 triliun pada 2023, dan Rp 3,06 triliun atau mencapai 102,04% dari target Rp 3 triliun.

Untuk tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN ditargetkan meraih PNBP sebesar Rp 3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi penerimaan telah mencapai Rp 2,09 triliun atau 65,31% dari target. Capaian ini dinilai Sekjen Kementerian ATR/BPN cukup positif, meskipun masih diperlukan upaya percepatan guna memastikan target akhir tahun dapat tercapai.

Lebih lanjut ia mengatakan, proyeksi PNBP pada periode 2026 - 2029 akan meningkat. Proyeksi ini tetap mengacu pada ketentuan tarif PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

[caption id="attachment_222717" align="alignnone" width="2560"] Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi saat RDP bersama DPR RI.[/caption]

Penyesuaian jenis dan tarif PNBP dalam layanan pertanahan dan tata ruang tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai penyedia layanan serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

"Dari sisi negara, peningkatan PNBP memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program-program pembangunan nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," kata Pudji Prasetijanto Hadi.

Dampak lain dari peningkatan PNBP menurut Sekjen Kementerian ATR/BPN adalah penguatan sistem pelayanan. Termasuk, melalui pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan digitalisasi layanan pertanahan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menekankan, kebijakan tersebut tetap berpihak pada kelompok masyarakat tidak mampu. "Mereka tetap dapat mengakses layanan pertanahan secara optimal dengan beban biaya yang seminimal mungkin, sejalan dengan semangat inklusi pelayanan publik yang merata dan adil," pungkasnya.

Hadir memimpin RDP Panja tentang Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Turut hadir, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah yang mengikuti secara daring. (Jau/*)

  • Tags:
  • Bagikan:
Perbanyak Cerita Sukses Reforma Agraria, Wamen Ossy Dorong Penguatan Peran Kepala Daerah dalam GTRA
Artikel Selanjutnya
Perbanyak Cerita Sukses Reforma Agraria, Wamen Ossy Dorong Penguatan Peran Kepala Daerah dalam GTRA
Kamis, 18 September 2025
Artikel Sebelumnya
Jalankan Inpres 12 Tahun 2025, Wamen Ossy: Penanganan Masalah di Pulau Baai dan Enggano Butuh Tata Ruang yang Solutif
Kamis, 18 September 2025
Jalankan Inpres 12 Tahun 2025, Wamen Ossy: Penanganan Masalah di Pulau Baai dan Enggano Butuh Tata Ruang yang Solutif

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...