Pontianak

Studi Tiru ke Pontianak, FKUB Toraja Utara Soroti Harmoni dan Budaya Warung Kopi

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Thursday, 04 June 2026

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan cenderamata miniatur Tugu Khatulistiwa kepada Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong (Foto: Prokopim For KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Bupati Toraja Utara bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Toraja Utara melakukan studi tiru ke Kota Pontianak untuk mempelajari strategi pengelolaan kerukunan umat beragama dan penanganan konflik horizontal. Kota Khatulistiwa dipilih karena dinilai berhasil menjaga keharmonisan di tengah keragaman suku dan latar belakang masyarakat yang kompleks.

Salah satu hal yang paling menarik perhatian Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, selama berada di Pontianak adalah budaya ngopi. Menurutnya, warung kopi di Pontianak bukan sekadar tempat minum kopi, tetapi sudah menjadi ruang publik yang efektif untuk berinteraksi, berdiskusi, hingga membahas berbagai persoalan, dari yang ringan sampai isu penting.

Ia menilai ruang seperti ini mampu memperkuat hubungan sosial masyarakat karena menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan tanpa sekat.

Meski Toraja Utara dikenal sebagai daerah penghasil kopi berkualitas, Frederik menyebut budaya ngopi di rumah masih lebih dominan di daerahnya sehingga jumlah warung kopi tidak sebanyak di Pontianak. Ia bahkan mengaku ingin mengadopsi budaya tersebut.

“Filosofi warung kopi itu luar biasa, ada pahit dan manisnya hidup dalam setiap gelas kopi,” katanya dalam pertemuan bersama Pemerintah Kota Pontianak dan FKUB Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Kamis (4/6/2026).

Selain budaya ngopi, Bupati Toraja Utara juga mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak yang sudah berada pada kategori sangat tinggi. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia hanya bisa berjalan optimal jika stabilitas daerah terjaga dengan baik.

“Tidak ada daerah yang bisa dibangun dengan baik kalau kerukunan dan keharmonisan umat beragama serta masyarakatnya tidak terjalin,” ucapnya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan sebagai ibu kota provinsi yang terbuka dan heterogen, Pontianak memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan masyarakat. Kunci utamanya adalah penguatan komunikasi antar tokoh serta pemanfaatan ruang publik sebagai sarana interaksi warga.

Ia menjelaskan bahwa konflik sosial di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak, secara historis lebih sering dipicu oleh sentimen kesukuan dibandingkan agama. Persoalan kecil di lapangan, seperti di jalan raya, bisa meluas jika tidak dikelola dengan baik.

Untuk itu, pemerintah kota mengandalkan peran tokoh adat serta wadah seperti Perkumpulan Merah Putih untuk meredam potensi konflik melalui musyawarah.

“Kalau ada kejadian, tokoh-tokohnya kita undang, kita rembuk. Kalau berkaitan dengan hukum, kita serahkan ke aparat untuk diproses. Biasanya persoalan selesai dan tidak berkembang,” ungkapnya.

Edi juga menyoroti budaya ngopi di Pontianak sebagai salah satu kekuatan sosial. Warung kopi tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga tempat interaksi lintas usia, suku, dan agama.

“Di sini walau di rumahnya ada kopi, tapi suasana di warung kopi, obrolannya, silaturahminya, yang membuat warung kopi selalu penuh,” tuturnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak terus memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai upaya menciptakan ruang interaksi yang inklusif. Menurutnya, semakin banyak ruang publik yang nyaman, semakin besar peluang masyarakat untuk saling mengenal dan membangun toleransi.

“Pontianak ini kita bangun dengan semangat kekeluargaan. Banyak pendatang, maka kita ingin kota ini tetap ramah, nyaman, dan terbuka,” sebutnya.

Meski demikian, ia mengakui menjaga harmoni kota bukan hal yang mudah karena banyak tantangan seperti ketertiban umum, aktivitas ekonomi informal, hingga mobilitas penduduk yang tinggi.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga kerukunan dan kenyamanan kota.

“Yang paling penting adalah komunikasi. Kalau ada masalah, kita mediasi, kita carikan solusi. Dengan saling mengenal dan berinteraksi, warga bisa lebih toleran dan menerima perbedaan,” pungkasnya. (*)