Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak perempuan berusia empat tahun di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap ibu kandung korban.
Pemulihan kondisi fisik dan psikologis serta kepastian pengasuhan yang aman kini menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak.
Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Ketapang telah menyiapkan langkah pendampingan terhadap korban.
Sebelumnya, ibu kandung korban berinisial RO alias NITA alias ITA (26) ditangkap di wilayah Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (7/11/2026). Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Ketapang pada Selasa (10/11/2026) untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini bermula dari dugaan kekerasan yang terjadi pada Rabu (11/3/2026) sekitar pukul 11.50 WIB. Berdasarkan rekaman CCTV, korban diduga mengalami kekerasan fisik menggunakan tangan dan kaki hingga terjatuh ke lantai dan menangis.
Komisioner KPPAD Kabupaten Ketapang, Deasy Maria Aphen, mengatakan pihaknya akan memastikan kondisi fisik korban melalui pemeriksaan medis, termasuk menelusuri kemungkinan adanya bekas luka akibat kekerasan tersebut.
"Nanti kami dari Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang akan mendampingi korban, termasuk dalam pemeriksaan fisik, apakah masih ada sisa-sisa bekas luka," ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Selain pemeriksaan fisik, KPPAD juga telah berkoordinasi dengan psikolog untuk memberikan pendampingan guna mengetahui kondisi psikologis korban. Pendampingan juga akan dilakukan ketika korban menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Kedua, nanti kita akan melakukan pendampingan psikologi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan psikolog. Setelah itu, baru kita akan mengikuti pemeriksaan BAP yang tentunya nanti akan kami dampingi," jelas Deasy.
Menurut Deasy, secara fisik kondisi korban saat ini terlihat sehat dan tidak menunjukkan adanya luka. Namun, korban sempat menangis karena harus berpisah dengan ibunya.
Di sisi lain, kepastian pengasuhan korban menjadi persoalan penting yang harus segera ditangani. Terlebih, Kabupaten Ketapang hingga kini belum memiliki shelter atau tempat perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tersebut.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Ketapang, Leli Ruspita, mengatakan pihaknya akan melakukan penjangkauan dan asesmen terhadap keluarga korban, terutama ayah korban.
Asesmen tersebut mencakup kondisi psikologis, kesiapan mengasuh, serta kelayakan tempat tinggal untuk memastikan anak berada di lingkungan yang aman.
"Kita akan melakukan penjangkauan untuk melihat kelayakan dari tempat tinggal ayahnya. Kemudian juga kita akan melakukan asesmen psikologi untuk ayahnya, apakah layak untuk anak ini berada di sana," ungkap Leli.
Selain keluarga dari pihak ayah, DP3AP2KB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjajaki kemungkinan pengasuhan oleh keluarga dari pihak ibu yang berada di Tangerang.
Kesiapan keluarga menerima korban serta kondisi psikologis anak akan menjadi pertimbangan sebelum keputusan pengasuhan ditetapkan. Kondisi psikologis ibu juga akan didalami untuk mengetahui latar belakang dugaan kekerasan tersebut.
Leli menegaskan, proses hukum terhadap ibu kandung korban tidak boleh mengesampingkan pemenuhan hak-hak anak, terutama hak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan.
"Tapi yang pasti, ketika ibunya menjalani hukuman kita tetap harus memastikan anak ini terpenuhi haknya terutama pengasuhannya," tegasnya.
Apabila hasil asesmen menunjukkan keluarga dari kedua belah pihak belum memenuhi syarat untuk mengasuh korban, DP3AP2KB akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna mencari alternatif penempatan yang sesuai.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Pontianak, sembari mempersiapkan proses reintegrasi sosial korban.
Sementara itu, terhadap tersangka, polisi akan melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, mental, dan psikologis.
Dalam kasus ini, tersangka dijerat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak perempuan berusia empat tahun di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap ibu kandung korban.
Pemulihan kondisi fisik dan psikologis serta kepastian pengasuhan yang aman kini menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak.
Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Ketapang telah menyiapkan langkah pendampingan terhadap korban.
Sebelumnya, ibu kandung korban berinisial RO alias NITA alias ITA (26) ditangkap di wilayah Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (7/11/2026). Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Ketapang pada Selasa (10/11/2026) untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini bermula dari dugaan kekerasan yang terjadi pada Rabu (11/3/2026) sekitar pukul 11.50 WIB. Berdasarkan rekaman CCTV, korban diduga mengalami kekerasan fisik menggunakan tangan dan kaki hingga terjatuh ke lantai dan menangis.
Komisioner KPPAD Kabupaten Ketapang, Deasy Maria Aphen, mengatakan pihaknya akan memastikan kondisi fisik korban melalui pemeriksaan medis, termasuk menelusuri kemungkinan adanya bekas luka akibat kekerasan tersebut.
"Nanti kami dari Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang akan mendampingi korban, termasuk dalam pemeriksaan fisik, apakah masih ada sisa-sisa bekas luka," ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Selain pemeriksaan fisik, KPPAD juga telah berkoordinasi dengan psikolog untuk memberikan pendampingan guna mengetahui kondisi psikologis korban. Pendampingan juga akan dilakukan ketika korban menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Kedua, nanti kita akan melakukan pendampingan psikologi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan psikolog. Setelah itu, baru kita akan mengikuti pemeriksaan BAP yang tentunya nanti akan kami dampingi," jelas Deasy.
Menurut Deasy, secara fisik kondisi korban saat ini terlihat sehat dan tidak menunjukkan adanya luka. Namun, korban sempat menangis karena harus berpisah dengan ibunya.
Di sisi lain, kepastian pengasuhan korban menjadi persoalan penting yang harus segera ditangani. Terlebih, Kabupaten Ketapang hingga kini belum memiliki shelter atau tempat perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tersebut.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Ketapang, Leli Ruspita, mengatakan pihaknya akan melakukan penjangkauan dan asesmen terhadap keluarga korban, terutama ayah korban.
Asesmen tersebut mencakup kondisi psikologis, kesiapan mengasuh, serta kelayakan tempat tinggal untuk memastikan anak berada di lingkungan yang aman.
"Kita akan melakukan penjangkauan untuk melihat kelayakan dari tempat tinggal ayahnya. Kemudian juga kita akan melakukan asesmen psikologi untuk ayahnya, apakah layak untuk anak ini berada di sana," ungkap Leli.
Selain keluarga dari pihak ayah, DP3AP2KB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjajaki kemungkinan pengasuhan oleh keluarga dari pihak ibu yang berada di Tangerang.
Kesiapan keluarga menerima korban serta kondisi psikologis anak akan menjadi pertimbangan sebelum keputusan pengasuhan ditetapkan. Kondisi psikologis ibu juga akan didalami untuk mengetahui latar belakang dugaan kekerasan tersebut.
Leli menegaskan, proses hukum terhadap ibu kandung korban tidak boleh mengesampingkan pemenuhan hak-hak anak, terutama hak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan.
"Tapi yang pasti, ketika ibunya menjalani hukuman kita tetap harus memastikan anak ini terpenuhi haknya terutama pengasuhannya," tegasnya.
Apabila hasil asesmen menunjukkan keluarga dari kedua belah pihak belum memenuhi syarat untuk mengasuh korban, DP3AP2KB akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna mencari alternatif penempatan yang sesuai.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Pontianak, sembari mempersiapkan proses reintegrasi sosial korban.
Sementara itu, terhadap tersangka, polisi akan melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, mental, dan psikologis.
Dalam kasus ini, tersangka dijerat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
UPT PSA Kalbar Pastikan Hak Dasar dan Pendidikan Anak Asuh Terpenuhi
Monday, 30 June 2025
Disdukcapil Pontianak Bersama Kejati dan Kejari, Pastikan Hak Anak Terpenuhi Lewat KIA
Tuesday, 30 September 2025
Pastikan Hak Buruh Terpenuhi, SBSI 1992 Ketapang Buka Posko Pengaduan THR Lebaran 2023
Wednesday, 12 April 2023
Pastikan Hak Buruh Terpenuhi, SBSI 1992 Ketapang Buka Posko Pengaduan THR Lebaran 2023
Wednesday, 12 April 2023
Sepanjang Februari 2020, KPPAD Kalbar Terima 34 Laporan Kekerasan Terhadap Anak
Wednesday, 04 March 2020
Kak Seto Berharap Gading Marten Tak Memperebutkan Hak Asuh Anak
Saturday, 02 January 2021
Shandy Aulia Dapat Hak Asuh Anak Setelah Sah Cerai dengan David Herbowo
Wednesday, 12 July 2023
Shandy Aulia Dapat Hak Asuh Anak Setelah Sah Cerai dengan David Herbowo
Wednesday, 12 July 2023
Hak Asuh Anak Jatuh ke Kimberly Ryder Setelah Resmi Cerai dari Edward Akbar
Saturday, 30 November 2024
Hak Asuh Anak Didapatkan Tengku Dewi Usai Resmi Bercerai dari Andrew Andika
Wednesday, 18 December 2024
Harisson Pastikan Kesejahteraan Para Guru di Kalbar Terpenuhi
Friday, 07 June 2024
Pastikan Pelayanan Terpenuhi, Pemkot Pontianak Cek Mandiri Kendaraan Operasional Satpol PP
Tuesday, 07 January 2025
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
