KALBARONLINE.com – Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo memastikan akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan memanggil pihak Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta seluruh pengelola SPBU guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Langkah ini diambil setelah banyaknya laporan masyarakat mengenai antrean panjang kendaraan di SPBU yang membuat Pertalite sulit diperoleh. Kondisi tersebut juga berdampak pada melonjaknya harga Pertalite di tingkat pengecer.
"Hari ini saya akan rapat bersama Forkopimda dan memanggil pihak Pertamina, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU. Banyak laporan yang saya terima terkait sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dan tingginya harga di tingkat pengecer," kata Alexander Wilyo saat diwawancarai, Senin (13/7/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kios pengecer bahkan memilih tidak lagi menjual Pertalite karena kesulitan memperoleh pasokan. Sebagian di antaranya beralih menjual Pertamax dengan harga mencapai Rp18 ribu per liter.
Sementara itu, Pertalite yang masih tersedia di tingkat pengecer dijual dengan harga berkisar Rp12 ribu hingga Rp17 ribu per liter, jauh di atas harga eceran resmi.
Alexander menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterimanya, persoalan tersebut diduga bukan disebabkan oleh kekurangan stok Pertalite, melainkan antrean kendaraan yang sangat panjang di SPBU sehingga masyarakat kesulitan memperoleh BBM bersubsidi tersebut.
"Siang ini kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU," ujarnya.
Menurut Alexander, rapat koordinasi tersebut juga bertujuan mengungkap kemungkinan adanya faktor lain yang menyebabkan distribusi Pertalite di Ketapang tidak berjalan normal.
Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi penimbunan BBM oleh oknum tertentu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga akan kita undang dalam rapat ini," tegasnya.
Alexander memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan yang telah meresahkan masyarakat tersebut. Seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan agar solusi segera ditemukan dan distribusi Pertalite kembali normal.
"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu kami bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini," pungkasnya. (Adi LC)
