KALBARONLINE.com – Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dibatalkan pada Kamis (12/11/2026).
Pembatalan tersebut tertuang dalam surat Biro Persidangan DPR RI yang menginformasikan bahwa rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB tidak jadi dilaksanakan.
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian bunyi surat pembatalan tersebut, seperti dikutip kalbaronline.com dari ANTARA, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) dan ditandatangani 120 anggota dewan dari delapan fraksi.
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden terkait polemik dokumen pendidikannya.
Sementara itu, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis siang.
Surat tersebut diserahkan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat untuk menindaklanjutinya.
Pembatalan rapat paripurna DPR juga dikonfirmasi oleh Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang merupakan salah satu pengusul HMP.
Khozin mengaku menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, apabila pengunduran diri tersebut telah resmi, usulan HMP yang diajukan anggota DPR tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Meski demikian, surat pembatalan rapat paripurna tidak merinci alasan spesifik pembatalan maupun agenda pengganti. (*)
