KALBARONLINE.com - Perjuangan Satuan Tugas (Satgas) dan relawan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Melawi tidak hanya membutuhkan peralatan pemadaman, tetapi juga dukungan logistik, terutama makanan dan minuman bagi mereka yang berhari-hari berjibaku di lapangan.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Umum KPA Ciwanadri Kabupaten Melawi, Dea Kusumah Wardhana, mengusulkan agar keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan para Satgas dan relawan yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

Menurut Dea, para petugas yang berada di garis depan tidak boleh dibiarkan berjuang hanya dengan mengandalkan bekal seadanya. Mereka membutuhkan asupan makanan yang cukup agar tetap memiliki tenaga dan kondisi fisik yang prima saat melakukan pemadaman.

“Mereka berjuang dari pagi, siang, bahkan sampai malam. Api yang mereka hadapi bukan perkara kecil. Di tengah panas, asap dan keterbatasan air, mereka tetap bertahan. Jangan sampai urusan makan mereka justru terabaikan,” ujar Dea, Senin (31/8/2026).

Ia berharap dapur MBG yang ada di Kabupaten Melawi dapat dilibatkan dalam situasi darurat seperti Karhutla, khususnya untuk membantu menyediakan makanan bagi personel Satgas, relawan maupun masyarakat yang terdampak dan terlibat langsung dalam penanganan kebakaran.

Menurutnya, konsep tersebut tidak harus mengambil alih program MBG, namun dapat menjadi bentuk dukungan kemanusiaan dan kolaborasi lintas pihak ketika daerah menghadapi kondisi darurat bencana asap.

“Kalau dapur MBG bisa membantu menyiapkan makanan untuk para pejuang Karhutla, tentu ini akan sangat berarti. Mereka tidak meminta banyak. Mereka hanya butuh dukungan agar bisa terus bertahan di lapangan,” katanya.

Dea menilai, penanganan Karhutla membutuhkan gotong royong seluruh elemen. Pemerintah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, organisasi relawan, dunia usaha hingga masyarakat harus bergerak bersama.

Sebab, lanjutnya, memadamkan api bukan hanya soal air dan selang pemadam, tetapi juga memastikan orang-orang yang berada di garis depan tetap kuat untuk menjalankan tugasnya.

“Mari kita jangan hanya melihat mereka ketika api sudah besar. Perhatikan juga kebutuhan mereka ketika sedang berjuang. Secangkir air, sebungkus nasi, dan dukungan masyarakat mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi mereka yang sedang berjibaku dengan api, itu adalah energi untuk terus bertahan,” ungkapnya.

KPA Ciwanadri Kabupaten Melawi pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan nyata kepada para Satgas dan relawan Karhutla.

Karena di balik asap yang mengepul dan api yang membara, ada orang-orang yang mempertaruhkan tenaga, waktu bahkan keselamatan mereka demi menjaga masyarakat dan lingkungan.

KALBARONLINE.com – Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mengalami penurunan pada Juni 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar mencatat realisasi anggaran program tersebut hanya sekitar Rp120 miliar, lebih rendah dibandingkan Januari dan April yang menjadi periode dengan penyerapan anggaran tertinggi.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah dinamika dalam pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kebijakan moratorium dan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disuspensi.

"Terkait dinamika di BGN, sebagaimana kita ketahui ada moratorium sehingga sementara tidak ada penambahan SPPG baru. Selain itu ada beberapa SPPG yang disuspensi sehingga belum beroperasi. Itu juga menjadi bahan evaluasi," kata Rahmat saat konferensi pers Rilis APBN Kalbar Edisi Juli 2026, Kamis (23/7/2026).

Rahmat menjelaskan, dari sisi Kementerian Keuangan, penurunan realisasi anggaran juga berkaitan dengan kebijakan efisiensi belanja agar sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk mendukung program lainnya.

"Sesuai arahan Menteri Keuangan, ada beberapa hal dalam program MBG yang bisa dilakukan efisiensi sehingga anggarannya dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Itu sebabnya realisasi anggarannya menurun," ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga Juni 2026 terdapat 510 SPPG di Kalimantan Barat yang telah berjalan. Namun, 45 SPPG di antaranya masih berstatus disuspensi sehingga belum dapat beroperasi.

Rahmat juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

"Program MBG ini banyak yang memperhatikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Harapan kami, mari sama-sama mengawasi. Kalau ada hal-hal tertentu yang perlu dilaporkan, silakan sampaikan kepada kami," tutupnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Nanik Sudaryati Deyang menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Hal itu disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Ia mengaku telah berpamitan kepada Presiden RI sebelum memutuskan meninggalkan jabatannya.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu (22/7/2026), saya berangkat," tulis Nanik.

Ia menegaskan, keputusan berobat ke luar negeri bukan karena tidak mempercayai kemampuan dokter di Indonesia, melainkan untuk mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatannya.

"Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju," lanjutnya.

Nanik mengatakan Presiden telah menerima pengunduran dirinya sebagai Kepala BGN. Meski demikian, ia mengaku tetap diminta membantu mengawasi lembaga tersebut.

"Dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya. Dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," ujarnya.

Dalam unggahan yang sama, Nanik juga menyebut Presiden kemungkinan akan membentuk Dewan Pengawas BGN. Ia mengaku diminta menjadi ketua dewan pengawas apabila lembaga tersebut terbentuk.

"Di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa, yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut)," tulisnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana maupun Badan Gizi Nasional terkait pengunduran diri Nanik Sudaryati Deyang maupun rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN. (*)

KALBARONLINE.com – Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar membuka data pihak-pihak yang memiliki atau terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan tersebut disampaikan Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan, Fahri Andhika. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

"Yang punya data ini kan BGN Kalbar. Selama ini BGN Kalbar tidak berani membuka siapa yang punya SPPG. Melalui suara mahasiswa, kami mendesak agar data itu dibuka ke publik," kata Fahri, Kamis (18/6/2026).

Dalam aksi mahasiswa di Tugu Digulis tersebut, massa juga meminta BGN Kalbar tidak hanya membuka data kepemilikan SPPG, tetapi turut melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan maupun pelanggaran aturan dalam pelaksanaannya.

"Kami mendesak Kepala BGN Kalbar untuk membuka data siapa saja yang memiliki SPPG, termasuk jika ada pejabat daerah, anggota dewan, atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Selain dibuka ke publik, jika ditemukan pelanggaran maka harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Fahri menegaskan mahasiswa tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaannya agar program tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam program strategis seperti MBG harus dibarengi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang terbuka kepada publik.

Mahasiswa juga menyatakan akan terus mengawasi perkembangan isu tersebut. Bahkan, mereka membuka kemungkinan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan terkait keterbukaan data pengelola SPPG tidak mendapatkan respons.

"Selama ketidakadilan masih dirasakan dan masih ada dugaan pelanggaran hukum, maka kritik dan perlawanan akan terus kami lakukan. Jika diperlukan, mahasiswa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar," pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani tenaga pendidik serta mengkritisi keterlibatan sejumlah institusi negara dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan), Fahri Andhika, mengatakan banyak tenaga pendidik merasa terbebani karena sebagian waktu yang seharusnya difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar justru tersita untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kekhawatiran terkait pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

"Pendidik menyatakan mereka benar-benar terbebani. Waktu yang seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan dan mengajar teralihkan kepada program-program MBG," kata Fahri.

Dalam orasinya, Fahri juga menyinggung keterlibatan aparat penegak hukum, institusi militer, hingga wakil rakyat dalam pelaksanaan SPPG. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pengawasan dan akuntabilitas.

"Kita mau laporkan SPPG ke Polri, Polri ada SPPG, begitu juga TNI dan anggota dewan ada SPPG," kata Fahri di hadapan massa aksi.

Usai demonstrasi, Fahri menjelaskan bahwa kritik yang disampaikannya sejalan dengan keberatan sejumlah kalangan pendidik terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia menilai program tersebut tidak hanya memunculkan polemik di tengah masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap tenaga pendidik sebagai ujung tombak dunia pendidikan.

"Apa yang saya sampaikan hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan persatuan guru yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Program MBG hari ini bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh para pendidik sebagai instrumen utama dalam proses pendidikan," ujarnya.

Fahri juga mempertanyakan posisi aparat penegak hukum dan pejabat negara yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memunculkan konflik kepentingan ketika masyarakat ingin menyampaikan kritik atau melaporkan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Mahasiswa dalam aksi tersebut turut meminta agar peran institusi militer maupun aparat tidak diperluas ke ranah yang selama ini menjadi domain sipil.

"Salah satu tuntutan kami adalah jangan memperluas ranah militer dan jangan memperluas ranah yang sebelumnya diurus sipil kepada pihak yang bukan semestinya," tegasnya.

Aksi mahasiswa di Bundaran Tugu Digulis tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus menjadi sorotan di berbagai daerah. (*)

KALBARONLINE.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (DH), bersama dua pejabat BGN lainnya pada Rabu (3/6). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025–2026.

Dua tersangka lainnya yakni Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya (SS), dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi, Lodewyk Pusung (LP).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman, mengatakan ketiga tersangka langsung ditahan dan dibawa ke rumah tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung serta Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 17.00 WIB.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik melalui serangkaian pemeriksaan dan menemukan minimal dua alat bukti elektronik yang cukup,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6).

Syarief menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran besar Program MBG yang mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp258 triliun pada 2026.

Program yang seharusnya dikelola oleh yayasan sekolah sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga diselewengkan. Para tersangka disebut menggunakan serta mengendalikan yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk meraup keuntungan hingga miliaran rupiah per hari.

Selain itu, para tersangka juga diduga bersekongkol dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan penggelembungan harga (mark up), serta memalsukan kebutuhan riil dalam penyusunan kerangka acuan kerja.

Sejumlah pengadaan yang turut disorot dalam kasus ini antara lain 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit komputer tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

“Perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas Syarief.

Ketiganya dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelum penahanan dilakukan, penyidik Kejagung telah menggeledah kantor BGN, kediaman para tersangka, serta sejumlah lokasi terkait berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 29 Mei 2026.

Terkait kemungkinan keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan partai politik atau unsur lainnya, Kejagung menegaskan penyidikan masih terbuka untuk dikembangkan.

“Penyidikan ini baru dimulai. Selama ditemukan bukti baru, tentu kasus ini akan terus kita kembangkan,” kata Syarief.

Saat ini, tim penyidik Kejagung masih menghitung total kerugian negara, menginventarisasi yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka, serta berkoordinasi dengan pihak BGN terkait operasional yayasan tersebut.

“Perhitungan masih berjalan,” ujarnya. (*)

KALBARONLINE.com - Rumah Sakit Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Pontianak bekerja sama dengan SDN 74 Pontianak Barat mengadakan kegiatan edukasi gizi seimbang bagi siswa kelas 4 dan kelas 6.

Edukasi gizi ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional 2026 dan upaya rumah sakit mendukung program pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dokter Nihayatus Solikhah, perwakilan Rumah Sakit SSMA Pontianak mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya gizi seimbang dalam menunjang tumbuh kembang mereka, sebagai upaya mendukung menciptakan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berprestasi.

"Kami ingin para siswa memahami bahwa gizi seimbang adalah kunci untuk tumbuh sehat dan cerdas," ujarnya, Kamis (29/01/2026).

Siswa-siswa SDN 74 Pontianak Barat menyambut baik kegiatan ini. Mereka antusias menerima informasi tentang gizi seimbang karena dikemas dalam bentuk edukasi permainan yang menyenangkan sehingga mudah diterima oleh para siswa.

“Kegiatannya seru, menyenangkan dan banyak hadiahnya karena ada kuisnya” kata Ajwa Alesha Siswa Kelas VI SDN 74.

Selain itu, kata Alesha, dia juga jadi mengetahui bahwa banyak sekali kandungan dari makanan seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan gizi yang terkandung dalam makanan.

“Jadi nda lagi ada makanan yang dibuang atau tidak dimakan baik dirumah maupun disekolah,“ pungkasnya. (Jau)

KALBARONLINE.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, kembali didistribusikan usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satu sekolah yang kembali menerima manfaat program tersebut adalah SMK Negeri 1 Pontianak.

Kepala SMKN 1 Pontianak, Anis Syarifudin, menyambut antusias dimulainya kembali MBG di awal 2026. Menurutnya, program ini sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi, terutama saat jam makan siang.

“Tentunya kami di SMK Negeri 1 Pontianak sangat antusias memasuki tahun 2026 dengan MBG ini. Anak-anak memang sangat membutuhkan asupan gizi, terutama saat makan siang,” ujar Anis.

Ia menjelaskan, sejauh ini distribusi MBG berjalan lancar. Kendala yang sempat muncul lebih pada penyesuaian waktu pendistribusian agar tidak mengganggu aktivitas belajar di sekolah.

“Kendala secara umum tidak ada, hanya kadang soal waktu yang perlu disinkronkan dengan pihak SPPG. Karena kalau waktunya bergeser, sekolah juga bisa kerepotan, ada siswa yang sudah dapat dan ada yang belum,” jelasnya.

Anis juga menegaskan bahwa pihak sekolah melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang dibagikan. Sebelum didistribusikan ke siswa, makanan terlebih dahulu dicek secara sampling oleh tim sekolah. Siswa juga diminta segera melapor jika menemukan makanan yang diragukan kelayakannya.

“Pernah ada satu kejadian makanan yang kami anggap tidak layak, langsung kami hentikan dan laporkan untuk dikembalikan. Tapi itu hanya satu kali, selebihnya aman,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Dapur Mitra SPPG Pontianak di Ume Kitchen, Erdila Kidrian, memastikan pelaksanaan MBG di awal 2026 berjalan lancar berkat kerja sama seluruh tim, mulai dari persiapan hingga distribusi.

“Untuk tahun 2026 ini MBG tetap berjalan dengan lancar. Kami selalu bekerja sama secara kompak dari persiapan sampai distribusi, sehingga proses MBG berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Pada hari pertama distribusi MBG di wilayah Pontianak Sungai Bangkong, menu yang disajikan antara lain ayam goreng tepung, nasi putih, capcay, semur tahu, dan buah semangka.

Erdila menambahkan, selama libur Natal dan Tahun Baru, pihaknya tetap menyalurkan MBG khusus untuk posyandu. Saat ini, dapur SPPG yang dipimpinnya melayani enam sekolah, terdiri dari tiga TK, satu SD, satu SMP, dan satu SMK, serta tujuh posyandu.

“Total penerima manfaat saat ini mencapai 2.853 orang, dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Sejumlah warga yang terdampak banjir rob di Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, menerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Desa Rengas Kapuas.

MBG ini pada awalnya dipersiapkan untuk didistribusikan ke siswa-siswi di sekolah. Namun akibat banjir rob yang melanda sejak pagi, sejumlah sekolah tidak dapat beroperasi dan akses jalan menuju lokasi pembagian makanan tidak bisa dilewati. Kondisi tersebut membuat SPPG mengambil keputusan untuk mengalihkan pembagian kepada warga yang terdampak banjir.

“Sudah ada beberapa sekolah yang kita antar, namun memang untuk kloter kali ini tidak bisa dibagikan karena sekolah terdampak banjir rob dan beberapa akses jalan tak bisa dilewati akibat banjir,” jelas salah seorang driver SPPG, Mirwan, Senin (08/12/2025).

Mirwan menyebutkan, terdapat 200 porsi MBG yang dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah agar makanan tidak terbuang sia-sia.

“Daripada sia-sia, makanan basi, akhirnya kepala SPPG kami memutuskan untuk dibagikan ke masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Salah satu warga, Komariah, mengaku sangat terbantu dengan pembagian MBG tersebut. Pasalnya, kondisi banjir membuat aktivitas memasak di rumah menjadi sulit.

“Alhamdulillah kita masyarakat di sini juga dapat merasakan MBG, karena ini memang khusus untuk anak sekolah namun karena banjir dapat hikmahnya,” ujarnya.

Menurutnya, bantuan ini sangat berarti di tengah situasi darurat dan keterbatasan bahan makanan.

“Cukuplah buat pagi ini, karena memang kita di dapur lagi sulit untuk masak akibat banjir rob ini dari pagi tadi,” ucapnya.

Banjir rob di wilayah pesisir Sungai Kapuas dan Sungai Kakap memang kerap terjadi pada periode puncak pasang air laut. Gelombang kuat dan tingginya air membuat sebagian wilayah pemukiman tergenang hingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga. (Red)