Pontianak    

Mahasiswa Desak Transparansi MBG, BGN Kalbar Diminta Buka Data Pemilik SPPG dari Pejabat hingga Parpol

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Friday, 19 June 2026
Mahasiswa Desak Transparansi MBG, BGN Kalbar Diminta Buka Data Pemilik SPPG dari Pejabat hingga Parpol
Mahasiswa mendesak BGN Kalbar membuka data pemilik SPPG MBG, termasuk pejabat dan parpol, demi transparansi publik (Foto: J)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar membuka data pihak-pihak yang memiliki atau terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan tersebut disampaikan Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan, Fahri Andhika. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

"Yang punya data ini kan BGN Kalbar. Selama ini BGN Kalbar tidak berani membuka siapa yang punya SPPG. Melalui suara mahasiswa, kami mendesak agar data itu dibuka ke publik," kata Fahri, Kamis (18/6/2026).

Dalam aksi mahasiswa di Tugu Digulis tersebut, massa juga meminta BGN Kalbar tidak hanya membuka data kepemilikan SPPG, tetapi turut melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan maupun pelanggaran aturan dalam pelaksanaannya.

"Kami mendesak Kepala BGN Kalbar untuk membuka data siapa saja yang memiliki SPPG, termasuk jika ada pejabat daerah, anggota dewan, atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Selain dibuka ke publik, jika ditemukan pelanggaran maka harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Fahri menegaskan mahasiswa tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaannya agar program tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam program strategis seperti MBG harus dibarengi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang terbuka kepada publik.

Mahasiswa juga menyatakan akan terus mengawasi perkembangan isu tersebut. Bahkan, mereka membuka kemungkinan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan terkait keterbukaan data pengelola SPPG tidak mendapatkan respons.

"Selama ketidakadilan masih dirasakan dan masih ada dugaan pelanggaran hukum, maka kritik dan perlawanan akan terus kami lakukan. Jika diperlukan, mahasiswa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar," pungkasnya. (*)

Artikel Selanjutnya
Mahasiswa Kalbar Kritik MBG, Soroti Beban Guru hingga Konflik Kepentingan di SPPG
Friday, 19 June 2026
Artikel Sebelumnya
Masih Bingung Pilih Jurusan? Kenali 4 Program Studi Unggulan di Politeknik Agraria STPN
Friday, 19 June 2026

Berita terkait