Ketapang

BGN Dalami Keracunan Massal MBG, Ancaman Penjara Bayangi Pengurus Dapur

	Oleh : adminkalbaronline
	Jumat, 26 September 2025

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Kasus keracunan massal akibat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi masuk ranah pidana. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pengelolaan makanan, pihaknya tidak segan membawa kasus ini ke meja hijau.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti lalai dalam menyajikan menu MBG sehingga menyebabkan keracunan penerima manfaat.

“Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan kepolisian,” kata Nanik S Deyang, dalam konferensi pers di Bogor, Kamis (25/09/2025).

Nanik memastikan, pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus ini. Ia menekankan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu harus berjalan dengan baik, demi mencetak generasi unggul.

“Tim investigasi sudah dibentuk, terdiri dari internal BGN, dan kini sudah mulai bekerja,” imbuhnya.

LBH Sebut Unsur Kelalaian Menguat

Di sisi lain, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kapuas Raya Indonesia (KRI) Ketapang, Iga Pebrian Pratama menilai adanya indikasi kuat kelalaian dari pihak penyelenggara MBG.

“Dari sudut pandang hukum, yang paling mungkin terlihat adalah unsur kelalaian. Untuk membuktikan adanya kesengajaan itu relatif sulit,” kata Iga.

Ia menegaskan, kepolisian harus segera turun tangan. Terlebih, pihak penyelenggara sendiri sudah mengakui adanya kelalaian, salah satunya soal pemilihan menu ikan hiu yang akhirnya dikonsumsi siswa sebelum insiden keracunan.

“Jika terbukti lalai, pelaksana dapat dijerat Pasal 360 KUHP tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain sakit, dengan ancaman penjara hingga lima tahun,” ujarnya.

Tak Hanya KUHP, Juga UU Pangan dan Perlindungan Konsumen

Iga menambahkan, kasus ini tak bisa hanya dilihat dari aspek kelalaian. Peristiwa keracunan massal juga berpotensi menabrak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang melarang peredaran makanan tidak aman, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak masyarakat atas produk yang layak.

“Dalam konteks MBG, para siswa adalah penerima manfaat dari program pemerintah yang didanai APBN. Mereka tetap berkedudukan sebagai konsumen yang wajib dilindungi haknya,” jelasnya.

Menurutnya, penyelenggara maupun pelaksana program memiliki kewajiban hukum yang sama seperti pelaku usaha, yakni menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan yang diberikan.

“Kasus keracunan massal ini bukan sekadar soal kesehatan publik. Ini juga menyentuh ranah perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak boleh diabaikan,” pungkas Iga. (Adi LC)

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti lalai dalam menyajikan menu MBG sehingga menyebabkan keracunan penerima manfaat.

“Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan kepolisian,” kata Nanik S Deyang, dalam konferensi pers di Bogor, Kamis (25/09/2025).

Nanik memastikan, pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus ini. Ia menekankan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu harus berjalan dengan baik, demi mencetak generasi unggul.

“Tim investigasi sudah dibentuk, terdiri dari internal BGN, dan kini sudah mulai bekerja,” imbuhnya.

LBH Sebut Unsur Kelalaian Menguat

Di sisi lain, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kapuas Raya Indonesia (KRI) Ketapang, Iga Pebrian Pratama menilai adanya indikasi kuat kelalaian dari pihak penyelenggara MBG.

“Dari sudut pandang hukum, yang paling mungkin terlihat adalah unsur kelalaian. Untuk membuktikan adanya kesengajaan itu relatif sulit,” kata Iga.

“Jika terbukti lalai, pelaksana dapat dijerat Pasal 360 KUHP tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain sakit, dengan ancaman penjara hingga lima tahun,” ujarnya.

Tak Hanya KUHP, Juga UU Pangan dan Perlindungan Konsumen

“Dalam konteks MBG, para siswa adalah penerima manfaat dari program pemerintah yang didanai APBN. Mereka tetap berkedudukan sebagai konsumen yang wajib dilindungi haknya,” jelasnya.

Menurutnya, penyelenggara maupun pelaksana program memiliki kewajiban hukum yang sama seperti pelaku usaha, yakni menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan yang diberikan.

“Kasus keracunan massal ini bukan sekadar soal kesehatan publik. Ini juga menyentuh ranah perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak boleh diabaikan,” pungkas Iga. (Adi LC)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Tanggapi Kasus Siswa Keracunan MBG, Kadinkes KKU Fransisca: Investigasi dan Evaluasi Terus Berlangsung

Jumat, 26 September 2025

Artikel Sebelumnya

Solidaridad Latih 19 Ribu Petani Sawit di Kalbar, Dorong Intercropping untuk Tambah Penghasilan

Jumat, 26 September 2025

Berita terkait

Tinjau Siswa Keracunan MBG, Wabup Jamhuri: Kepala Dapur MBG Harus Bertanggung Jawab

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

BGN Dalami Keracunan Massal MBG, Ancaman Penjara Bayangi Pengurus Dapur

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Tanggapi Kasus Siswa Keracunan MBG, Kadinkes KKU Fransisca: Investigasi dan Evaluasi Terus Berlangsung

Solidaridad Latih 19 Ribu Petani Sawit di Kalbar, Dorong Intercropping untuk Tambah Penghasilan

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

BGN Dalami Keracunan Massal MBG, Ancaman Penjara Bayangi Pengurus Dapur

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Tanggapi Kasus Siswa Keracunan MBG, Kadinkes KKU Fransisca: Investigasi dan Evaluasi Terus Berlangsung

Solidaridad Latih 19 Ribu Petani Sawit di Kalbar, Dorong Intercropping untuk Tambah Penghasilan

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter