Ketapang

Kasus Keracunan Massal Program MBG di Ketapang, Ahli Hukum: Unsur Kelalaian Bisa Dijerat Pidana

	Oleh : adminkalbaronline
	Kamis, 25 September 2025

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming menuai kritik tajam usai memicu lebih dari 5.000 kasus keracunan di puluhan kota dan kabupaten di sejumlah provinsi, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pantauan KalbarOnline.com, sejumlah murid SD di Ketapang harus dilarikan ke RSUD dr. Agoesdjam setelah mengalami sesak napas, pusing, mual, dan sakit perut usai menyantap menu MBG.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik: apakah korban keracunan dapat menggugat pemerintah maupun pelaksana program secara hukum?

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kapuas Raya Indonesia (KRI) Ketapang, Iga Pebrian Pratama, menilai bahwa dalam kasus keracunan massal program MBG terdapat dugaan adanya unsur kelalaian dari pihak penyelenggara.

“Dari sudut pandang hukum, yang paling mungkin terlihat adalah adanya unsur kelalaian. Sementara untuk membuktikan adanya kesengajaan, hal itu relatif sulit,” jelas Iga, Kamis, (25/09/2025).

Menurutnya, pihak kepolisian harus turun tangan menganalisis kasus ini. Apalagi, pihak penyelenggara MBG sendiri telah mengakui adanya kelalaian, salah satunya terkait pemilihan menu ikan hiu dalam hidangan yang dikonsumsi siswa.

“Jika terbukti lalai, pelaksana dapat dijerat Pasal 360 KUHP tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain sakit, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun,” tegasnya.

[caption id="attachment_223699" align="alignnone" width="1152"] Iga Pebrian Pratama.[/caption]

Iga menambahkan, selain KUHP, peristiwa ini juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang melarang peredaran makanan tidak aman, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak masyarakat atas produk yang aman.

“Konsumen tidak selalu harus dalam arti pihak yang mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa. Dalam konteks MBG, para siswa adalah penerima manfaat (beneficiary) dari program pemerintah yang didanai APBN. Oleh karena itu, mereka tetap memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen yang wajib dilindungi haknya,” katanya.

Ia menyampaikan, konsekuensinya penyelenggara maupun pelaksana program memiliki kewajiban hukum yang sama sebagaimana pelaku usaha pada umumnya, yaitu menjamin kualitas, keamanan, dan kelayakan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Dengan demikian, kasus keracunan massal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh ranah perlindungan hukum bagi konsumen.

Pendapat serupa juga disampaikan praktisi hukum sekaligus Ketua DPC Ikadin Ketapang, Dewa M Satria, yang menegaskan kalau kasus keracunan ini harus dipandang serius oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, jalur gugatan perdata terbuka lebar karena masyarakat sudah jelas mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil.

“Kalau kita lihat, orang tua murid jelas mengalami kerugian, anak-anak terganggu kesehatannya, ada yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan orang tua mereka harus kehilangan waktu dan biaya. Itu sudah cukup alasan kuat untuk mengajukan gugatan perdata,” tegas Dewa.

Lebih jauh, Dewa menyebut bila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam penyelenggaraan MBG, maka proses pidana pun sangat dimungkinkan.

“Kalau unsur kelalaian berat apalagi kesengajaan ditemukan, ini bisa masuk ranah pidana. Polisi jangan hanya diam, harus ada penyelidikan serius karena kasus ini menyangkut nyawa dan keselamatan anak-anak,” ucapnya.

Dewa M Satria juga memastikan, bahwa pihaknya siap mendampingi masyarakat yang ingin menempuh jalur hukum.

“Kalau ada masyarakat korban MBG yang merasa dirugikan, kantor hukum kami siap memberikan pendampingan hukum, baik untuk gugatan perdata maupun laporan pidana. Jangan sampai kasus besar seperti ini berakhir tanpa pertanggungjawaban,” pungkasnya. (Adi LC)

Pantauan KalbarOnline.com, sejumlah murid SD di Ketapang harus dilarikan ke RSUD dr. Agoesdjam setelah mengalami sesak napas, pusing, mual, dan sakit perut usai menyantap menu MBG.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik: apakah korban keracunan dapat menggugat pemerintah maupun pelaksana program secara hukum?

“Dari sudut pandang hukum, yang paling mungkin terlihat adalah adanya unsur kelalaian. Sementara untuk membuktikan adanya kesengajaan, hal itu relatif sulit,” jelas Iga, Kamis, (25/09/2025).

“Jika terbukti lalai, pelaksana dapat dijerat Pasal 360 KUHP tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain sakit, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun,” tegasnya.

[caption id="attachment_223699" align="alignnone" width="1152"] Iga Pebrian Pratama.[/caption]

Lebih jauh, Dewa menyebut bila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam penyelenggaraan MBG, maka proses pidana pun sangat dimungkinkan.

Dewa M Satria juga memastikan, bahwa pihaknya siap mendampingi masyarakat yang ingin menempuh jalur hukum.

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Pasien Keracunan MBG di Ketapang Bertambah Jadi 25 Orang

Rabu, 24 September 2025

Artikel Sebelumnya

Terkuak, Sejumlah Dapur MBG di Ketapang Belum Miliki Sertifikat Halal dan Laik Higienis

Rabu, 24 September 2025

Berita terkait

Program MBG di Ketapang Disorot, FKRI Minta Evaluasi dan Usut Dugaan Kelalaian

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Kasus Keracunan Massal Program MBG di Ketapang, Ahli Hukum: Unsur Kelalaian Bisa Dijerat Pidana

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Pasien Keracunan MBG di Ketapang Bertambah Jadi 25 Orang

Terkuak, Sejumlah Dapur MBG di Ketapang Belum Miliki Sertifikat Halal dan Laik Higienis

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Kasus Keracunan Massal Program MBG di Ketapang, Ahli Hukum: Unsur Kelalaian Bisa Dijerat Pidana

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Pasien Keracunan MBG di Ketapang Bertambah Jadi 25 Orang

Terkuak, Sejumlah Dapur MBG di Ketapang Belum Miliki Sertifikat Halal dan Laik Higienis

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter