KalbarOnline, Kubu Raya – Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan poros yang menjadi salah satu program utama dalam RPJMD Kubu Raya dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.
Dengan ketersediaan infrastruktur, menurutnya, akses masyarakat untuk membawa dan menjual hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan akan semakin mudah dengan biaya operasional yang akan relatif murah dengan jarak tempuh yang dekat.
“Mulai tahun 2018, fokus pembangunan mulai bergerak pada sektor pengembangan ekonomi masyarakat dengan tetap menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada,” kata Hermanus dalam Musrenbang Kecamatan Kuala Mandor B, Kamis (16/2) kemarin.
Menurutnya, tanpa didukung oleh infrastruktur, maka akan sulit mengembangkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Sebab infrastruktur adalah urat nadi bagi perekonomian.
Hermanus menjelaskan, melalui Musrenbang dirumuskan segala skala priortitas pembangunan di daerah ini. Mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Desa sudah harus menginventarisir segala potensi yang ada di desanya masing-masing untuk dikembangkan sebagai program pengembangan ekonomi kerakyatan.
“Setelah diinventarisir, baru kita akan lakukan pemetaan, mana potensi lokal berskala desa yang bisa dikelola melalui BUMDes dana mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Hal ini penting karena kewenangan kita semua dibatasi dan ditentukan oleh undang-undang. Untuk itulah kita butuhkan perencanaan yang matang,” jelas Hermanus.
Hermanus mengatakan, program-program prioritas tersebut harus disusun dengan sangat hati-hati dan dengan sangat matang. Sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Dirinya menambahkan, sebagaimana cita-cita Pemerintah Kubu Raya yang tertuang dalam visi dan misi menjadikan Kubu Raya yang maju, harmonis dan memiliki daya saing tinggi, diimplementasikan dalam program-program pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi masyarakat.
Disinggung mengenai tapal batas administratif, antar Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Landak serta Kabupaten Mempawah yang sampai saat ini masih dalam proses di Provinsi Kalimantan Barat, Hermanus mengungkapkan, perlu kerjasama dan dorongan terus menerus secara bersama-sama sehingga persoalan tapal batas bisa segera selesai.
Sementara Camat Kuala Mandor B, Yansen Sibarani mengatakan bahwa Kecamatan Kuala Mandor B Kubu Raya menitik beratkan fokus dan peta pembangunan di tahun 2018 pada peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Dikatakan Yansen, di tahun 2017 ini, kegiatan utama Kecamatan Kuala Mandor B masih pada infrastruktur jalan poros dan jalan lingkungan yang akan didukung melalui imbal swadya.
Dengan demikian seluruh jalan poros Kuala Mandor B di tahun 2017 diharapkan bisa mencapai 80 persen selesai dibangun. Sehingga di tahun 2018 fokus utama pada pembangunan ekonomi kerakyatan seraya menyelesaikan infrastruktur yang belum tuntas.
“Mulai tahun 2018, kita akan fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan dengan tetap menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Pengembangan sentra ekonomi kerakyatan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan sangat dominan untuk dikembangkan di Kuala Mandor B. Kita harapkan infrstruktur, terutama jalan poros kita bisa mencapai 70-80% di tahun ini, sehingga di tahun 2018 tinggal menyelesaikan kekurangannya,” ujar Yansen.
Yansen mengatakan, Kuala Mandor B merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan dua Kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Mempawah dan Landak.
Dijelaskan Yansen, salah satu jalan poros yang menghubungkan Kuala Mandor B dengan salah satu kecamatan di Kabupaten Landak melalui Kubu Padi diharapkan tuntas pada tahun ini. (Ian)
Comment