Musrenbang RKPD Kota Pontianak
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis meminta Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan masalah pengelolaan air bersih dan banjir dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2018. Masalah air bersih, katanya, juga menjadi masalah di luar negeri. Di mana Singapura saja, membeli air dari Johor, Malaysia.
“Sekarang dia menggunakan teknologi di mana air asin diolah jadi air tawar. Kita tidak usah itulah, tolong dicari sumber mata air yang bisa dipakai. Minimal punya DAM atau embung yang bisa menampung jutaan meter kubik air,” ucapnya dalam sambutan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 di Grand Mahkota Hotel, Senin (6/3) kemarin.
Cornelis bercerita, di hulu pun persoalan air bersih ada. Ketika kemarau datang, bahan baku air kering. Daerah Anjungan yang jadi sumber air minum paling dekat dengan Pontianak, tidak mencukupi. Padahal air merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
“Kalau tidak ada air, orang akan mati. Dalam rencana pembanguan Pontianak, masalah air dan banjir itu harus mendapatkan prioritas,” tegasnya.
Dia pun mengeluh, Pendopo Gubernur di Jalan Ayani banjir ketika hujan lebar pertengahan Februari lalu. Sementara ketika dicari saluran untuk pembuangan, tidak ditemukan. Menurutnya, Jalan Ayani yang merupakan jalan negara bisa dipotong untuk membuat saluran air ke Parit Tokaya.
“Tapi karena yang bangun dari Balai di Banjarmasin, itu susah. Gubernur ngomong ndak didengar, Wali Kota ngomong apa lagi. Perlu koordinasi dalam rangka pembangunan sehingga azas manfaat bisa betul dinikmati. Percuma bekerja kalau tidak bisa dinikmati,” ungkapnya.
Perihal air bersih, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menerangkan pihaknya sudah memiliki pipa berdiameter 600 milimeter yang bisa dimanfaatkan jika air asin sebagai penempat. Minimal katanya, separuh dari produksi bisa ditangani.
“Tahun ini kita ada bangun lagi 300 liter per detik jika kapasitas produksi sangat mencukupi, tinggal pipa-pipa tersier di gang-gang itu harus dibangun,” terangnya.
Sementara menyoal genangan banjir dan koordinasi dengan Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Banjarmasin, dia menyampaikan apa yang disampaikan Cornelis memang benar. Perizinan menyangkut jalan negara lama dan sulit.
Sutarmidji mencontohkan, untuk jembatan penyeberangan saja, butuh waktu 3 tahun. Demikian pula untuk jalan dari air mancur ke Taman Digulis, perlu waktu dua tahun. Semestinya, dia mengungkapkan, semua bisa dikoordinasikan cepat.
“Jadi bukan kita tidak mau, tapi arahan beliau (Gubernur) tadi tetap jadi prioritas dan saya harap perlu adanya hal-hal yang belum diselesaikan selama ini,” tegasnya.
Wali Kota dua periode itu menjelaskan masalah genangan lahir karena topografi Pontianak, lebih rendah dari daerah Punggur, Kubu Raya. Hal ini menyebabkan 7 saluran primer kota, harus diamankan.
Parit Sungai Raya Dalam, Parit H Husein, Parit Tokaya dan Sungai Beliung sudah bisa diselesaikan. Sisanya diprioritaskan tahun depan.
Tak hanya itu, banyak daerah di Pontianak merupakan cekungan. Contohnya di Jalan Putri Candramidi dan Jalan S Parman. Hal ini lantaran Pontianak terletak di 0,2 – 1,2 di atas permukaan laut. Peninggian jalan pun jadi solusi. (Fat/Jim Hms)
Comment