KalbarOnline, Pontianak – Partai Golkar memberikan kesempatan yang sama pada setiap kadernya untuk maju dalam Pilwako Pontianak, bahkan disampaikan Ketua DPD Golkar Kota Pontianak, Heri Mustamin, partainya adalah partai yang terbuka, tidak hanya kader, masyarakat lain juga berkesempatan yang sama untuk diusung.
Seperti yang KalbarOnline lansir dari Pontianak.tribunnews.com Sampai hari ini, disampaikannya setidaknya sudah ada 25 nama yang mendaftar di Golkar baik sebagai Wali Kota maupun Wakil Wali Kota.
“Kalau yang mendaftar sampai hari ini sudah ada 25 bakal calon, 15 Wali Kota dan 10 Wakil Wali Kota. Jadi kami ingin tegaskan pada semuanya, khusus pada kader Golkar yang telah mendaftar di Golkar untuk melakukan komunikasi politik,” ucapnya, Jum’at (14/7).
Berkaitan dengan kader Golkar, Bebby Nailufa yang telah mengembalikan formulir pendaftarannya sebagai Wakil Wali Kota Pontianak, Heri sarankan dengan penuh pesan untuk berkomunikasi dengan partai lain dan calon lainnya secara intens.
“Walaupun Mba Bebby hanya berkomitmen mendaftar di Golkar, tapi kita mendorong agar dia mendaftar di partai lainnya, karena memang Golkar tidak bisa mengusung sendiri, tapi dalam politik ini dinamis tidak statis,” paparnya.
Selaku Ketua DPD, dirinya berharap pada Bebby Nailufa yang disebut sebagai satu diantara kader terbaik terlebih dari perempuan, maka ia sangat mendorong dan mendukung untuk maju dan melakukan komunikasi politik.
Bahkan, lanjutnya, jika ada kader lainnya yang mau maju juga semakin baik, tidak menutup kemungkinan ia sendiri juga bisa maju dalam penjaringan ini.
“Pada prinsipnya Golkar adalah partai yang terbuka, mungkin saja nanti saya juga bisa mendaftar, siapa yang terbaik, dan diterima masyarakat maka dia akan didorong untuk maju, asalkan jangan sesama kader saling black campaign,” cetusnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa kebijakan DPP Golkar bahwa calon Wakil Wali Kota, masih sangat tergantung pada calon Wali Kotanya apakah berkenan, sehingga Bebby Nailufa disarankan harus melakukan komunikasi poltik.
Memang ada di juklak kalau ada prioritas kader namun tetap masih melalui mekanisme survei. (Fai)
Comment