Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 08 September 2017 |
Jarot: Mendagri Minta Kita Bersabar
KalbarOnline, Sintang – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa saat ini pemekaran di wilayah Kecamatan Ketungau Tengah sudah berada di tingkat Pemerintah Provinsi.
Pemerintah Kabupaten Sintang juga, lanjut Bupati, masih menunggu proses lanjutan karena semua berkas telah dilimpahkan ke Pemprov.
“Di Kabupaten Sintang sudah beres dan tidak ada kendala lagi. Sekarang bolanya sudah di Provinsi. Ada 11 kecamatan baru diusulkan, termasuk dua di wilayah Ketungau Tengah,” bebernya, belum lama ini.
Meski demikian pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov agar pemekaran 11 kecamatan yang sudah dibuat Peraturan Daerah (Perda)-nya ini segera terwujud. Saat ini, Perda sudah berada di Biro Pemerintahan Kantor Gubernur.
Informasi terakhir, Biro Pemerintahan Kantor Gubernur telah bekomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini agar mempercepat penerbitan kode wilayah dan persetujuan.
“Mendagri meminta kita bersabar dan menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah yang baru terkait pemekaran Kecamatan. Peraturan baru itu belum ditandatangani Pak Presiden,” tukas Bupati.
Orang nomor satu di Bumi Senentang ini mengatakan bahwa pemekaran wilayah memang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. Dalam enam prime mover atau penggerak utama, pemekaran masuk dalam penataan wilayah.
Pemekaran juga penting untuk pemerataan pembangunan dan memangkas rentang kendali pelayanan publik dari pemerintah.
“Terutama bagi kawasan perbatasan dan yang jauh. Kami serius terkait pemekaran ini. Perda sudah ada, anggaran awal juga sudah dipersiapkan untuk operasional dan gedung kantor kecamatan baru hasil pemekaran nantinya,” pungkasnya. (Sg)
Jarot: Mendagri Minta Kita Bersabar
KalbarOnline, Sintang – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa saat ini pemekaran di wilayah Kecamatan Ketungau Tengah sudah berada di tingkat Pemerintah Provinsi.
Pemerintah Kabupaten Sintang juga, lanjut Bupati, masih menunggu proses lanjutan karena semua berkas telah dilimpahkan ke Pemprov.
“Di Kabupaten Sintang sudah beres dan tidak ada kendala lagi. Sekarang bolanya sudah di Provinsi. Ada 11 kecamatan baru diusulkan, termasuk dua di wilayah Ketungau Tengah,” bebernya, belum lama ini.
Meski demikian pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov agar pemekaran 11 kecamatan yang sudah dibuat Peraturan Daerah (Perda)-nya ini segera terwujud. Saat ini, Perda sudah berada di Biro Pemerintahan Kantor Gubernur.
Informasi terakhir, Biro Pemerintahan Kantor Gubernur telah bekomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini agar mempercepat penerbitan kode wilayah dan persetujuan.
“Mendagri meminta kita bersabar dan menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah yang baru terkait pemekaran Kecamatan. Peraturan baru itu belum ditandatangani Pak Presiden,” tukas Bupati.
Orang nomor satu di Bumi Senentang ini mengatakan bahwa pemekaran wilayah memang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. Dalam enam prime mover atau penggerak utama, pemekaran masuk dalam penataan wilayah.
Pemekaran juga penting untuk pemerataan pembangunan dan memangkas rentang kendali pelayanan publik dari pemerintah.
“Terutama bagi kawasan perbatasan dan yang jauh. Kami serius terkait pemekaran ini. Perda sudah ada, anggaran awal juga sudah dipersiapkan untuk operasional dan gedung kantor kecamatan baru hasil pemekaran nantinya,” pungkasnya. (Sg)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini