Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 10 November 2017 |
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Pemerintah Provinsi Kalbar mengelar rapat kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati Kapuas Hulu, Camat, dan Kepala Desa se-Kapuas Hulu, yang dilangsungkan di Sekretariat Rumah Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kapuas Hulu, Kamis (9/11) kemarin.
Acara tersebut dihadiri Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat, bersama pejabat Pemprov Kalbar lainya, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, SH, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi, para Camat dan Kepala Desa serta tamu undangan lain.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Raker Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kita Perkuat Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Guna Mewujudkan Desa Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah melaksanakan raker tersebut di Kapuas Hulu.
“Semakin banyak pengawasan akan semakin kuat, artinya supaya kedepan tak bisa terjadi sesuatu dalam mengelola dana desa,” tuturnya seperti dilansir dari Tribun Pontianak.
Menurutnya, kalau masih ada ditemukan masalah hukum dalam pengelola dana desa, berarti tanggungjawab bersama.
“Kita harap Kepala Desa dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan profesional sehingga bisa dipertanjungjawabkan ke pihak terkait,” Tandasnya. (Haq)
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Pemerintah Provinsi Kalbar mengelar rapat kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati Kapuas Hulu, Camat, dan Kepala Desa se-Kapuas Hulu, yang dilangsungkan di Sekretariat Rumah Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kapuas Hulu, Kamis (9/11) kemarin.
Acara tersebut dihadiri Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat, bersama pejabat Pemprov Kalbar lainya, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, SH, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi, para Camat dan Kepala Desa serta tamu undangan lain.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Raker Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kita Perkuat Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Guna Mewujudkan Desa Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah melaksanakan raker tersebut di Kapuas Hulu.
“Semakin banyak pengawasan akan semakin kuat, artinya supaya kedepan tak bisa terjadi sesuatu dalam mengelola dana desa,” tuturnya seperti dilansir dari Tribun Pontianak.
Menurutnya, kalau masih ada ditemukan masalah hukum dalam pengelola dana desa, berarti tanggungjawab bersama.
“Kita harap Kepala Desa dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan profesional sehingga bisa dipertanjungjawabkan ke pihak terkait,” Tandasnya. (Haq)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini