Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 09 Januari 2018 |
KalbarOnline, Pontianak – Ketua Tim Pemenangan pasangan Milton Crosby dan Boyman Harun, Anton Situmorang mengatakan bahwa masih ada berkas yang masih diurus, sehingga belum lengkap saat diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar.
Berkas tersebut, diungkapkannya, yakni terkait Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
“Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu, terkait dengan hari libur dan juga Sabtu dan Minggu, jadi belum selesai. Sehingga tadi, tidak bisa dilampirkan,” ungkap Anton saat jumpa pers, usai pengembalian berkas oleh KPU Kalbar di Sekretariat KPU Kalbar, Jalan Subarkah (eks Kantor Kejati Kalbar) Senin (8/1).
Meskipun sempat dipertanyakan, namun, lanjut Anton, pihaknya akan segera memenuhi kekurangan tersebut.
“Kami pikir tidak dipermasalahkan, kebetulan hari ini baru tanggal 8 dan batas akhir tanggal 10. Secepatnya akan diurus. Kami akan datang lagi ke KPU setelah berkasnya lengkap. Nanti akan dihadiri pimpinan partai dan pasangan calon juga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, Suriansyah menyesalkan sikap KPU yang seolah meniadakan berkas syarat secara keseluruhan. Hanya gara-gara satu berkas yang masih dalam proses, atau sedang diurus, lantas semuanya ditolak.
“Kalau ini kan mengembalikan semua berkas, seolah-olah ini berkas lainnya tidak ada. Ini yang kami sesalkan. Tetapi karena sudah keputusannya, kami tetap melengkapinya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Suriansyah.
Suriansyah bermaksud, kenapa KPU tidak menerima saja berkas-berkas persyaratan yang sudah ada terlebih dahulu, seraya berkas yang masih diurus selesai.
“Sebab, proses untuk mengurusnya memerlukan waktu yang cukup lama, di pusat, di Jakarta,” tukasnya.
Terlebih, semangat pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang memudahkan segala urusan, utamanya untuk memotong birokrasi dan lain sebagainya.
“KPU juga sebagai fungsi pelayanan. Jadi seharusnya, kami mengharapkan KPU memberikan ruang. Kami bukan menolak, tetapi apabila sampai batas waktu kami tidak memenuhi, barulah pasangan calon kami dianggap tidak memenuhi syarat,” pungkasnya.
Banyak pihak yang setuju dengan langkah tegas yang diambil KPU. Tegas dalam menegakan aturan dan persyaratan, artinya apabila memang salah atau kurang, maka wajib dipenuhi terlebih dahulu. (Fai)
KalbarOnline, Pontianak – Ketua Tim Pemenangan pasangan Milton Crosby dan Boyman Harun, Anton Situmorang mengatakan bahwa masih ada berkas yang masih diurus, sehingga belum lengkap saat diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar.
Berkas tersebut, diungkapkannya, yakni terkait Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
“Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu, terkait dengan hari libur dan juga Sabtu dan Minggu, jadi belum selesai. Sehingga tadi, tidak bisa dilampirkan,” ungkap Anton saat jumpa pers, usai pengembalian berkas oleh KPU Kalbar di Sekretariat KPU Kalbar, Jalan Subarkah (eks Kantor Kejati Kalbar) Senin (8/1).
Meskipun sempat dipertanyakan, namun, lanjut Anton, pihaknya akan segera memenuhi kekurangan tersebut.
“Kami pikir tidak dipermasalahkan, kebetulan hari ini baru tanggal 8 dan batas akhir tanggal 10. Secepatnya akan diurus. Kami akan datang lagi ke KPU setelah berkasnya lengkap. Nanti akan dihadiri pimpinan partai dan pasangan calon juga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, Suriansyah menyesalkan sikap KPU yang seolah meniadakan berkas syarat secara keseluruhan. Hanya gara-gara satu berkas yang masih dalam proses, atau sedang diurus, lantas semuanya ditolak.
“Kalau ini kan mengembalikan semua berkas, seolah-olah ini berkas lainnya tidak ada. Ini yang kami sesalkan. Tetapi karena sudah keputusannya, kami tetap melengkapinya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Suriansyah.
Suriansyah bermaksud, kenapa KPU tidak menerima saja berkas-berkas persyaratan yang sudah ada terlebih dahulu, seraya berkas yang masih diurus selesai.
“Sebab, proses untuk mengurusnya memerlukan waktu yang cukup lama, di pusat, di Jakarta,” tukasnya.
Terlebih, semangat pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang memudahkan segala urusan, utamanya untuk memotong birokrasi dan lain sebagainya.
“KPU juga sebagai fungsi pelayanan. Jadi seharusnya, kami mengharapkan KPU memberikan ruang. Kami bukan menolak, tetapi apabila sampai batas waktu kami tidak memenuhi, barulah pasangan calon kami dianggap tidak memenuhi syarat,” pungkasnya.
Banyak pihak yang setuju dengan langkah tegas yang diambil KPU. Tegas dalam menegakan aturan dan persyaratan, artinya apabila memang salah atau kurang, maka wajib dipenuhi terlebih dahulu. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini